ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Sosial membuka peluang perluasan kerja sama strategis dengan PT Pos Indonesia. Tidak hanya sebagai penyalur bantuan sosial (bansos), PT Pos kini didorong untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kolaborasi ini memiliki potensi besar, mengingat luasnya jaringan PT Pos yang menjangkau hingga pelosok daerah. Dengan dukungan puluhan ribu titik layanan, sinergi ini diyakini mampu memperkuat efektivitas program sosial pemerintah.

“Jika kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam pemberdayaan, dampaknya akan sangat besar, apalagi didukung jaringan PT Pos dan pendamping PKH yang sudah ada,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, skema baru tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menekan biaya distribusi bansos. Selama ini, penyaluran melalui PT Pos dilakukan tanpa pungutan biaya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Selain itu, kerja sama ini dinilai krusial dalam menghadapi dinamika data penerima bantuan yang terus berubah setiap tiga bulan, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam kondisi tersebut, PT Pos menjadi solusi tercepat untuk menyalurkan bantuan, khususnya bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank.

“Pembukaan rekening melalui perbankan bisa memakan waktu lebih dari tiga bulan. Maka, PT Pos menjadi opsi tercepat agar bantuan tetap bisa segera diterima masyarakat,” jelas Gus Ipul.

Setelah rekening penerima aktif melalui bank Himbara, penyaluran bansos selanjutnya akan dialihkan melalui sistem perbankan. Namun pada tahap awal, peran PT Pos tetap menjadi tulang punggung percepatan distribusi.

Jaring Pengaman Sosial

Gus Ipul juga menekankan bahwa bansos merupakan instrumen penting negara sebagai jaring pengaman sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ia mencontohkan keberhasilan PT Pos dalam menyalurkan bantuan di wilayah terdampak bencana, yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi.

Baca juga: Rekrutmen Akpol 2026 Dibuka, Polri Tegaskan Tanpa Jalur Khusus dan Diawasi Publik

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyambut positif rencana penguatan kerja sama tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami memastikan layanan dapat diakses semua kalangan, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi penerima,” ujarnya.

Daud juga mengungkapkan adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas penyaluran bansos. Arahan tersebut meliputi pembaruan data secara berkala, pencegahan keterlambatan distribusi, serta pengawasan ketat untuk menghindari praktik pungutan liar.

“Tidak boleh ada keterlambatan maupun kebocoran. Kami juga memastikan fleksibilitas layanan agar masyarakat lebih mudah menerima bantuan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pengawasan, PT Pos secara rutin memantau pelaksanaan penyaluran di lapangan, termasuk melalui pemberitaan media. Setiap laporan negatif akan segera ditindaklanjuti guna menjaga kualitas layanan tetap optimal.

Baca juga: Potong Anggaran Perjalanan Dinas Hingga 70%, Kemenag Pastikan Program Keagamaan Tetap Jalan