ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan harga dan distribusi pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas utama untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah meningkatnya permintaan musiman.

Dalam rapat strategis lintas sektor yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, Luthfi menegaskan tidak boleh ada praktik penimbunan, permainan harga, maupun hambatan distribusi di lapangan.

“Distribusi harus lancar dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran untuk memainkan harga. Pemerintah daerah dan BUMD wajib hadir,” tegasnya dalam pertemuan yang digelar di Semarang, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, pola tahunan menunjukkan lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan minyak goreng. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi sejak dini oleh seluruh bupati dan wali kota agar tidak memicu inflasi daerah.

“Ketika kebutuhan naik, potensi kenaikan harga juga ikut meningkat. Karena itu pengendalian harus dilakukan sejak sekarang, bukan menunggu harga melonjak,” ujar Luthfi.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng mendorong setiap kabupaten dan kota memasang papan pantau atau dashboard harga komoditas di pasar-pasar besar dan pasar induk. Data harga tersebut diminta diperbarui secara rutin dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.

“Dengan transparansi harga, masyarakat bisa ikut mengawasi. Ini penting agar tidak ada ruang untuk spekulasi atau permainan harga di pasar,” katanya.

Luthfi juga mengingatkan agar daerah sentra produksi pangan tidak justru mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali. Ia menekankan pentingnya koordinasi antardaerah untuk memastikan alur pasokan tetap seimbang.

“Daerah penghasil harus tetap aman stoknya. Distribusi antardaerah harus dikawal betul,” ujarnya.

Selain fokus pada pengendalian inflasi jangka pendek, Gubernur Ahmad Luthfi turut menyoroti perlunya menjaga ketahanan pangan jangka panjang melalui perlindungan lahan pertanian. Ia menyebut sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dipertahankan.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

“Lahan pertanian tidak boleh tergerus. Produksi harus ditingkatkan, teknologi pertanian harus terus kita dorong agar ketahanan pangan tetap terjaga,” katanya.

Inflasi Terkendali

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, memaparkan kondisi inflasi daerah yang masih relatif terkendali. Inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat sebesar 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Menurut Nugroho, deflasi pada awal tahun ini terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen serta normalisasi permintaan setelah libur Natal dan Tahun Baru.

“Secara umum inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran. Namun, risiko kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.

Baca juga: Jalur Vital Grobogan–Semarang Lumpuh, Gubernur Jateng Kebut Pemasangan Jembatan Darurat di Lokasi Tanggul Jebol

Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, komoditas beras dan aneka cabai kerap menjadi pemicu inflasi saat HBKN. Oleh karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan sinergi antarinstansi menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga pangan di Jawa Tengah