ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat langkah transformasi digital di sektor kesehatan dengan mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam layanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui rencana kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan BPJS Kesehatan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pengelolaan data berskala besar seperti yang dimiliki BPJS Kesehatan membutuhkan pendekatan teknologi yang lebih maju. Ia menilai metode konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan layanan yang cepat dan presisi.
“Pengelolaan data dalam skala besar tidak bisa lagi manual. Datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyiapkan program AI Talent Factory yang difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di bidang kecerdasan artifisial. Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya.
Baca juga:
KP2MI Targetkan 500 Ribu Pekerja Terampil ke Luar Negeri
Para peserta mendapatkan pelatihan berbasis kasus nyata serta pendampingan dari perusahaan teknologi global seperti Google, Apple, dan Amazon, serta institusi pendidikan internasional seperti Massachusetts Institute of Technology dan University of Oxford.
Nezar menambahkan, sinergi antara pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat segera direalisasikan dengan memadukan kekuatan masing-masing pihak.
“Kalau BPJS Kesehatan punya use case dan data, kami punya talenta dan ekosistem. Ini bisa langsung kita kerjakan bersama. Tujuannya jelas, layanan ke masyarakat harus lebih cepat, lebih akurat,” tegasnya.
Penerapan AI
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai mengembangkan sejumlah penerapan AI, seperti chatbot layanan, analisis klaim, hingga sistem analitik cerdas. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah keterbatasan.
Baca juga:
Waspada Penipuan Berkedok Validasi Haji, Kemenhaj Ingatkan Jemaah Lindungi Data Pribadi
“Kami sudah mulai bangun chatbot, analisis klaim, dan smart analytics. Tapi memang masih ada gap, terutama dalam pengembangan model dan pemanfaatan data,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memahami kebutuhan pengguna secara komprehensif.
“Chatbot kami masih sebatas pengganti FAQ. Untuk klaim juga belum bisa membaca banyak variabel. Ini yang ingin kami tingkatkan agar layanan bisa lebih cepat dan akurat,” jelas Setiaji.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan layanan BPJS Kesehatan menjadi lebih responsif, proses klaim semakin cepat, serta pemanfaatan data kesehatan dapat dilakukan secara optimal untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas internal BPJS Kesehatan, terutama melalui transfer pengetahuan dan penguatan talenta digital di lingkungan organisasi.
Baca juga:
Petani Tebu Tercekik Gula Impor, Kementan Genjot Peremajaan dan Penertiban Distribusi