ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami awal musim kemarau 2026 lebih cepat dibandingkan pola klimatologis normal. Perubahan pola musim ini berkaitan dengan berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari 2026 yang kini bergeser menuju kondisi netral dan berpotensi berkembang menjadi El Niño pada pertengahan tahun.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan indeks El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada pada nilai -0,28 atau berada pada fase netral. Kondisi ini diprediksi bertahan hingga Juni 2026, namun peluang munculnya El Niño kategori lemah hingga moderat pada semester kedua tahun ini mencapai 50–60 persen.
“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan tetap berada pada fase netral sepanjang tahun,” jelasnya.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional
BMKG mencatat peralihan angin monsun dari Monsun Asia ke Monsun Australia menjadi salah satu indikator utama dimulainya musim kemarau. Berdasarkan pemantauan, sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, serta wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyebutkan bahwa jumlah wilayah yang memasuki musim kemarau akan meningkat pada bulan berikutnya. Sebanyak 184 ZOM diprediksi mulai mengalami kemarau pada Mei 2026, disusul 163 ZOM pada Juni 2026.
“Secara keseluruhan, sekitar 325 ZOM atau 46,5 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami awal musim kemarau lebih maju dari biasanya. Sementara 173 ZOM diprediksi sama dengan rata-rata klimatologis dan 72 ZOM lainnya mengalami kemunduran,” jelas Ardhasena.
Percepatan Kemarau
Wilayah yang diperkirakan mengalami percepatan awal kemarau antara lain sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian Sulawesi, hingga Maluku dan sebagian Papua.
Baca juga: Rekrutmen Akpol 2026 Dibuka, Polri Tegaskan Tanpa Jalur Khusus dan Diawasi Publik
BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi secara luas pada Agustus 2026, mencakup sekitar 429 ZOM atau 61,4 persen wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian wilayah lain diperkirakan mencapai puncak kemarau lebih awal pada Juli dan sebagian lainnya pada September.
Pada Juli, puncak kemarau diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra serta Kalimantan bagian tengah dan utara. Kondisi tersebut kemudian meluas pada Agustus ke wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, serta seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Memasuki September, beberapa daerah masih akan mengalami puncak musim kemarau, terutama di sebagian Lampung, wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian utara dan timur, Maluku Utara, serta sebagian wilayah Papua.
Dari sisi karakteristik musim, BMKG memperkirakan kemarau tahun ini cenderung lebih kering dari kondisi normal. Sebanyak 451 ZOM atau sekitar 64,5 persen wilayah diprediksi mengalami kemarau dengan curah hujan di bawah normal, sedangkan 245 ZOM berada pada kategori normal.
“Dengan kondisi tersebut, durasi musim kemarau di lebih dari separuh wilayah Indonesia berpotensi berlangsung lebih panjang dari biasanya,” kata Faisal.
Baca juga: Potong Anggaran Perjalanan Dinas Hingga 70%, Kemenag Pastikan Program Keagamaan Tetap Jalan
BMKG mengingatkan pemerintah daerah, sektor pertanian, hingga masyarakat untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Di sektor pangan, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan memiliki masa panen lebih singkat.
Selain itu, penguatan pengelolaan sumber daya air juga menjadi hal penting, termasuk melalui revitalisasi waduk, perbaikan jaringan irigasi, serta pengelolaan distribusi air bersih guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor energi.
BMKG juga mengingatkan potensi dampak lingkungan selama musim kemarau, seperti penurunan kualitas udara dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan sistem respons cepat terhadap potensi bencana tersebut.
“Informasi prakiraan ini merupakan peringatan dini agar seluruh pihak dapat segera melakukan langkah antisipasi. Dengan respons yang tepat, risiko kekeringan dan dampak turunannya dapat diminimalkan,” pungkas Faisal.
