ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pada 2025 bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti rapat paripurna DPRD di Gedung Berlian, Selasa (31/3/2026), dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

"Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah kemampuan kita menurunkan angka kemiskinan," kata Luthfi. 

Data resmi menunjukkan sejumlah indikator positif. Angka kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun 0,46 persen, dari 4,78 persen menjadi 4,32 persen. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, berada di atas rata-rata nasional, dan investasi yang masuk tercatat Rp88,8 triliun.

Menurut Luthfi, pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

"Parameter kemiskinan tidak bisa hanya fokus di satu sektor. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan harus diintervensi bersamaan," ujarnya.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Program Unggulan untuk Masyarakat

Beberapa program unggulan yang dijalankan Pemprov Jateng pada 2025 antara lain perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit, sekolah gratis bagi anak miskin melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK, serta bantuan sosial yang tepat sasaran mencakup pangan, kesehatan, dan ekonomi.

Program pemerintah pusat yang didukung di Jawa Tengah juga menunjukkan capaian signifikan. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG. Program 3 Juta Rumah tercatat 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah beroperasional sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit. Program Cek Kesehatan Gratis melayani 14,13 juta masyarakat, termasuk melalui program Speling, sementara Sekolah Rakyat telah berdiri 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan jumlah siswa 1.275 anak.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan akan dikaji lebih lanjut oleh panitia khusus (Pansus). 

"Pansus akan memberikan catatan untuk perbaikan program dan kegiatan tahun 2026," jelasnya.

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur