ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Demak dan menimbulkan korban jiwa. Seorang anak berusia 8 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus saat tanggul Sungai Tuntang jebol. Peristiwa ini memicu sorotan tajam dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan siklus banjir berulang di wilayah tersebut.

“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi dan menjadi catatan kita bersama. Kami turut berduka atas korban jiwa yang timbul, ini harus menjadi perhatian serius,” tuturnya, Senin (6/4/2026).

Puan menegaskan bahwa kejadian ini bukan pertama kali terjadi dan perlu penanganan menyeluruh. Banjir besar yang terjadi pada Jumat (3/4/2026) dipicu oleh jebolnya tanggul di sejumlah titik di sepanjang Sungai Tuntang. Air yang meluap dengan cepat merendam permukiman warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian. Kondisi tersebut memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan.

Data sementara dari BPBD Demak mencatat sebanyak 2.839 warga mengungsi akibat banjir yang merendam delapan desa di empat kecamatan. Selain itu, ribuan rumah terdampak, termasuk puluhan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, serta ratusan hektare sawah yang terendam.

Baca juga: DPR Dorong Dapur Bermasalah Ditutup Permanen Usai Kasus Keracunan di Jakarta Timur

Puan menekankan pentingnya respons cepat pemerintah, tidak hanya dalam penanganan darurat tetapi juga pemulihan pascabencana. Ia meminta distribusi bantuan dipastikan menjangkau seluruh korban, baik yang berada di pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah. Selain itu, layanan kesehatan bagi pengungsi dinilai harus diperkuat melalui pendekatan aktif ke lapangan.

Kerusakan akibat banjir dilaporkan cukup parah. Sejumlah rumah warga hancur hingga hanya menyisakan bagian atap, bahkan ada yang rata dengan tanah. Kondisi ini dinilai memperparah beban ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah rentan.

Lemahnya Mitigasi Bencana

Lebih jauh, Puan menyoroti lemahnya mitigasi bencana di kawasan rawan banjir. Menurutnya, kejadian berulang seperti di Demak menunjukkan adanya persoalan mendasar, baik dari sisi perencanaan teknis, kesiapsiagaan, maupun prioritas kebijakan.

Ia mempertanyakan apakah titik tanggul yang jebol sudah masuk dalam peta kerentanan prioritas serta bagaimana evaluasi dilakukan sebelum bencana terjadi. Puan juga menegaskan bahwa penanganan ke depan tidak boleh sekadar berfokus pada perbaikan setelah kerusakan, melainkan harus mengedepankan langkah pencegahan yang sistematis.

Baca juga: BAKN DPR Soroti Kinerja PLN Nusantara Power, Dorong Reformasi Subsidi hingga Percepatan Energi Terbarukan

Selain dampak langsung terhadap permukiman, banjir juga mengancam sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi warga. Puan meminta pemerintah menjamin keberlanjutan musim tanam petani agar kerugian tidak semakin meluas.

Di sisi lain, ia turut mengingatkan potensi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan 2026. Fenomena ini berpotensi memicu kekeringan dan penurunan produksi pangan, khususnya di Pulau Jawa sebagai pusat produksi nasional.

Menurut Puan, pemerintah harus mempersiapkan langkah antisipatif sejak dini agar dampak El Nino tidak memperburuk kondisi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan pekerja harian.

“Ketika wilayah utama produksi terganggu, dampaknya akan langsung terasa pada harga pangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Negara harus hadir memastikan perlindungan itu berjalan efektif,” tegasnya.