ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kembali menjadi sorotan publik dan menjadi momentum bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat integritas birokrasi di seluruh wilayah. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penegakan prinsip good governance dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan.

“Kita menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik untuk lebih disiplin menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Luthfi setelah memimpin Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar senantiasa menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, dan memastikan semua keputusan serta kebijakan publik dijalankan sesuai hukum yang berlaku.

“Menciptakan birokrasi yang bersih berarti kita harus konsisten bertindak sesuai aturan, tanpa menyalahgunakan kekuasaan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kasus yang menjerat bupati Pekalongan, terjadi saat KPK melakukan OTT di Semarang. Selain Bupati, KPK turut mengamankan sejumlah orang kepercayaannya, termasuk ajudan dan pejabat terkait. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dugaan suap ini terkait proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, ketiganya telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pendalaman terkait aliran dana dan keterlibatan pihak lain.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Kejadian ini memunculkan peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek pemerintah. Pakar tata kelola pemerintahan menilai bahwa praktik seperti ini tidak hanya merugikan anggaran daerah tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Tingkatkan Pengawasan Internal

Selain itu, Gubernur Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa pemerintah provinsi akan meningkatkan pengawasan internal dan pembinaan bagi pejabat daerah, termasuk melalui pelatihan anti-korupsi dan penerapan sistem digital yang lebih transparan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kami berharap setiap pejabat memahami bahwa integritas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tambahnya.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

Kejadian OTT ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan publik, peran media, dan kepatuhan hukum adalah pilar penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan mampu melayani masyarakat dengan baik.