ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan langsung kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah, Senin (30/3/2026).

Langkah ini, menurut Ahmad Luthfi, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas sekaligus menekan potensi praktik korupsi di lingkungan birokrasi.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi sejak dini di lingkungan pemerintahan daerah,” kata Luthfi.

Ia juga menekankan pentingnya peran KPK dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pencegahan. Ahmad Luthfi berharap ada pengawalan yang intens agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

“Saya juga berharap KPK dapat lebih mengedepankan langkah pencegahan. Kami membutuhkan arahan, penerangan, serta pengawalan agar para kepala daerah tidak menyimpang dalam menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi kembali mengingatkan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi personal. Ia menegaskan bahwa komitmen yang telah disepakati harus dijalankan secara serius oleh seluruh pejabat.

“Setelah adanya pembekalan dan penandatanganan komitmen ini, apabila masih terjadi pelanggaran, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi. Pelanggaran hukum bersifat personal, bukan institusi,” tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja tersebut diikuti oleh bupati, wali kota, wakil kepala daerah, hingga ketua DPRD kabupaten/kota. Agenda ini digelar menyusul sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Ely Kusumastuti, memberikan arahan terkait strategi pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

Selain pembekalan, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang proaktif menggandeng KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menekan potensi perilaku koruptif.

“Sosialisasi ini merupakan langkah strategis. Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan, terlebih di daerah yang memiliki dinamika kasus cukup tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, KPK terus melakukan monitoring di berbagai daerah guna memastikan komitmen antikorupsi tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Baca juga: Banjir Tanggul Jebol di Guntur Demak: Puluhan Rumah Rusak, Warga Butuh Air Bersih dan Perlengkapan Dasar

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan KPK, diharapkan upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi budaya yang mengakar dalam setiap lini birokrasi, membangun Jawa Tengah yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.