ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin pengelolaan anggaran negara. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai langkah tersebut tidak hanya soal penghematan, tetapi juga sebagai pesan moral dari para pemimpin kepada masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Ali, ketika masyarakat diminta bersiap menghadapi potensi dampak ekonomi akibat situasi global, para pejabat negara juga perlu menunjukkan sikap empati dan solidaritas.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, pemotongan gaji pejabat negara memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun dari sisi fiskal, kontribusi kebijakan tersebut terhadap penghematan anggaran negara relatif kecil.
Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global
Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut sebaiknya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar instrumen kebijakan ekonomi semata.
Ali juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu berbagai dampak ekonomi global, seperti kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok internasional, hingga ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Gerakan Disiplin Fiskal
Politisi Fraksi PKB itu menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional. Upaya tersebut, kata dia, dapat dimulai dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, penguatan prioritas program pembangunan, hingga pengendalian pemborosan anggaran.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.
Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur
Ia menambahkan, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Ali menegaskan bahwa pemerintah tetap harus memastikan anggaran negara mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, khususnya kelompok rentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif yang berpotensi terdampak.
Selain itu, ia menilai transparansi komunikasi kepada publik juga penting apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebersamaan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, meningkatkan efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” tegasnya.
