ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat kemandirian gula nasional menunjukkan hasil nyata sepanjang 2025. Kementerian Pertanian mencatat produksi gula dalam negeri terus menanjak dan mendekati target yang telah ditetapkan, menjadi sinyal positif bahwa agenda swasembada gula bukan sekadar wacana, melainkan proses yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir musim giling 2025, produksi gula nasional tercatat mencapai 2,67 juta ton atau setara 97,54 persen dari target. Angka tersebut menegaskan tren peningkatan produksi domestik yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus mempersempit ruang ketergantungan terhadap impor.

Kinerja sektor gula ini ditopang oleh produksi tebu nasional yang juga mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang 2025, produksi tebu mencapai 39,07 juta ton dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare. Capaian ini tidak hanya melampaui target Rencana Strategis Perkebunan, tetapi juga mencerminkan efektivitas berbagai program perbaikan di tingkat hulu.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengendurkan langkah. Penguatan produksi tebu, menurutnya, menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada gula sekaligus menekan ketergantungan impor yang selama ini membebani sektor pangan strategis.

“Swasembada gula adalah keharusan. Pemerintah terus mempercepat peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, serta modernisasi industri gula agar lebih efisien dan berdaya saing,” kata Amran.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Mengacu pada Roadmap Swasembada Gula Nasional sebagaimana tertuang dalam Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional dapat menembus 3,27 juta ton pada 2027. Target tersebut disiapkan melalui kombinasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi secara terukur.

Intervensi Pemerintah

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan, peningkatan produksi tebu sepanjang 2025 tidak lepas dari berbagai intervensi strategis pemerintah. Program bongkar ratoon, penggunaan varietas tebu unggul, hingga pendampingan teknis yang lebih intensif kepada petani menjadi faktor pendorong utama.

“Berbagai program tersebut terbukti meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu petani. Pendampingan yang konsisten membuat petani lebih siap menghadapi tantangan di lapangan,” kata Roni.

Dari sisi wilayah, Jawa Timur masih menjadi tulang punggung produksi tebu nasional, disusul Lampung dan Jawa Tengah. Namun demikian, pemerintah juga terus mendorong pengembangan kawasan tebu di sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari strategi perluasan areal tanam.

Baca juga: Sambut Ramadan 2026, Budi Santoso Buka Pasar Murah Kemendag, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon

Selain memperkuat sektor budidaya, Kementan turut menaruh perhatian pada sisi hilir. Revitalisasi pabrik gula terus didorong untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, diiringi penguatan sistem perbenihan nasional agar ketersediaan varietas unggul tetap terjaga. Dukungan pembiayaan melalui KUR Khusus Tebu, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian dari pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, mulai dari dampak perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga efisiensi industri gula. Meski demikian, respons petani terhadap program pengembangan tebu dinilai cukup positif karena mampu meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan membuka peluang kenaikan pendapatan.

Dengan tren produksi gula dan tebu yang terus meningkat sepanjang 2025, Kementan optimistis target swasembada gula nasional dapat dicapai sesuai peta jalan yang telah ditetapkan. Penguatan sektor gula nasional diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan gula bagi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi pengungkit kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.