ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA -  Komisi IX DPR RI menyoroti maraknya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga legislatif tersebut meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan guna menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Sorotan ini muncul di tengah pelaksanaan MBG yang dinilai belum sepenuhnya didukung manajemen dan perencanaan yang matang.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyebut program tersebut memiliki tujuan baik, namun masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Ia menegaskan bahwa berbagai laporan keracunan yang beredar belum dapat dipastikan penyebabnya tanpa hasil investigasi resmi dari BPOM. Karena itu, proses pemeriksaan dan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.

“Kasus keracunan yang muncul belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh makanan, sehingga perlu hasil investigasi BPOM untuk memastikan penyebab pastinya,” kata Irma, Senin (20/4/2026).

Irma juga menyoroti masih banyaknya dapur penyedia makanan dalam program MBG yang belum memenuhi standar kebersihan. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko keracunan jika tidak segera dibenahi.

Baca juga: Tindaklanjuti Pengaduan Larangan Berhijab Saat Bekerja, Yanuar Arif Wibowo Sidak ke Rita Supermall Purwokerto

Perkuat Kerjasama dengan BPOM

Menurutnya, kerja sama antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diperkuat, terutama dalam memastikan standar keamanan pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keamanan pangan, lanjutnya, merupakan faktor utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara optimal. Tanpa jaminan tersebut, program berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, BPOM didorong untuk meningkatkan kapasitas para pelaksana program, termasuk dalam pengelolaan bahan pangan dan proses distribusi makanan. Ia mengingatkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.

“Jika kualitas bahan pangan tidak dijaga, ini bisa menjadi bom waktu yang berpotensi menimbulkan masalah serius,” tegasnya.

Baca juga: DPR Soroti Kualitas Katering Haji 2026, Makanan Nusantara Dinilai Tingkatkan Kenyamanan Jemaah

Irma juga meminta penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, hingga pelaksanaan surveilans pangan yang lebih ketat. Tak hanya itu, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional dinilai penting untuk mempercepat respons terhadap potensi kasus keracunan.