ORBIT-NEWS.COM, SURAKARTA — Peningkatan layanan haji kembali menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, turun langsung meninjau fasilitas produksi katering jemaah haji milik PT Halalan Thayyiban di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan ini menyoroti perbaikan signifikan dalam penyediaan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia, khususnya dari sisi cita rasa. Abdul Wachid menilai kehadiran menu khas Nusantara menjadi terobosan penting yang menjawab keluhan jemaah selama ini.

Sebelumnya, banyak jemaah mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan makanan bercita rasa Timur Tengah hingga Asia Selatan seperti India dan Pakistan. Perbedaan rasa tersebut bahkan kerap memengaruhi selera makan dan kondisi fisik jemaah.

“Sekarang sudah terasa masakan Indonesia. Ini bukan sekadar soal rasa, tapi juga berpengaruh pada kenyamanan dan kondisi mental jemaah selama beribadah,” kata Abdul Wachid.

Ia menegaskan, faktor makanan memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh dan kestabilan psikologis jemaah di Tanah Suci. Menu yang familiar dinilai mampu membantu jemaah lebih fokus menjalankan ibadah tanpa terganggu persoalan konsumsi.

Baca juga: Tindaklanjuti Pengaduan Larangan Berhijab Saat Bekerja, Yanuar Arif Wibowo Sidak ke Rita Supermall Purwokerto

Dalam kesempatan itu, Abdul Wachid juga berdialog dengan pihak perusahaan terkait pengembangan layanan ke depan. Ia mendorong agar kualitas katering terus ditingkatkan, mulai dari cita rasa, keamanan pangan, hingga pemanfaatan teknologi modern.

Teknologi Pengolahan Makanan

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah teknologi pengolahan makanan yang mampu membuat produk bertahan hingga dua tahun tanpa bahan pengawet. Selain itu, standar kebersihan di fasilitas produksi disebut telah memenuhi prinsip higienitas tinggi.

“Ini menunjukkan perusahaan dalam negeri mampu bersaing dengan kualitas profesional dan teknologi yang maju. Ini patut didukung,” ujarnya.

Tak hanya soal kualitas, DPR RI juga tengah mengkaji skema kontrak jangka panjang untuk layanan haji, termasuk katering dan pemondokan. Kontrak berdurasi 5 hingga 10 tahun dinilai dapat menciptakan efisiensi biaya sekaligus menjaga konsistensi mutu layanan.

Baca juga: WFH Bukan Hari Libur: DPRD Jateng Ingatkan Layanan Publik Tak Boleh Terganggu

Meski begitu, Abdul Wachid memastikan tidak akan ada praktik monopoli dalam penyediaan layanan. Kesempatan tetap terbuka bagi perusahaan lain selama memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait performa beberapa vendor yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah.

Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan memperketat pengawasan dengan berkoordinasi bersama Kementerian terkait guna memastikan tidak ada kekurangan layanan dasar di Tanah Suci.

“Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik, termasuk kebutuhan makan yang layak dan cukup. Ini hal yang sangat krusial,” tegasnya.

Terkait mekanisme pembayaran, ia menyebut tidak ada masalah besar. Namun, sistem pembayaran di akhir masa layanan dinilai menjadi tantangan bagi sebagian penyedia jasa, khususnya yang memiliki keterbatasan modal.

Baca juga: Yanuar Arif Wibowo Tegaskan UU PPRT Jamin Kesehatan dan Perlindungan HAM Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Dengan berbagai upaya tersebut, DPR berharap penyelenggaraan haji ke depan semakin efisien, profesional, dan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.