ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO – Gelombang keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat penerapan opsen ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, muncul seruan “stop bayar pajak” sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPRD Banyumas, Agus Priyanggodo, meminta Komisi I bersama Badan Pendapatan Daerah Banyumas (Bapenda) segera melakukan kajian komprehensif terkait penerapan opsen PKB.
“Masalah ini sudah menjadi sorotan publik yang harus segera disikapi. Saya sudah meminta Komisi I dan Bapenda untuk melakukan kajian. Bagaimanapun nanti, kebijakan yang dihasilkan harus berpihak kepada rakyat,” jelas Nova, sapaan Agus Priyanggodo, Rabu (18/2/2026).
Opsen merupakan pungutan tambahan atas pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam konteks PKB, opsen menjadi bagian dari skema baru pembagian dan optimalisasi pendapatan daerah, yang kebijakannya berasal dari pemerintah pusat namun pelaksanaannya dilakukan oleh daerah.
Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Agus Nova menegaskan, meskipun pemerintah daerah sedang berupaya mengoptimalkan pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal, kebijakan yang diambil tidak boleh membebani masyarakat secara berlebihan.
“Kita memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Karena itu semua potensi harus dimaksimalkan, tentu dengan tidak memberatkan rakyat,” tegasnya.
Evaluasi Perda dan Perbandingan Daerah Lain
Kajian yang akan dilakukan tidak hanya menelaah dampak kenaikan PKB terhadap masyarakat, tetapi juga mengevaluasi apakah peraturan daerah (perda) yang saat ini berlaku masih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi warga Banyumas. Selain itu, DPRD juga akan melakukan pembandingan dengan kebijakan serupa di daerah lain sebagai bahan pertimbangan.
“Data sangat dibutuhkan untuk melakukan kajian lebih lanjut. Kita ingin keputusan ini berbasis fakta dan kondisi riil di lapangan,” kata Agus.
Baca juga: Jaga Kekhusyukan Ramadan, Polresta Banyumas Tingkatkan Patroli di Jam Rawan
Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan, pihaknya juga telah meminta fraksi partainya di DPRD untuk menyampaikan sikap resmi terkait persoalan opsen PKB.
“Sebenarnya ini merupakan pergeseran kebijakan pusat, yang pelaksananya daerah. Karena itu perlu kehati-hatian agar implementasinya tetap adil dan tidak menimbulkan gejolak,” pungkasnya.
Dengan adanya kajian tersebut, DPRD Banyumas diharapkan dapat menghadirkan solusi yang seimbang, menjaga pendapatan daerah tetap optimal sekaligus memastikan kebijakan pajak tetap berkeadilan bagi masyarakat.
