ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu dirumuskan lebih terukur dengan menitikberatkan pada capaian kinerja. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penerapan WFH merupakan bagian dari transformasi birokrasi di era digital yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas agar produktivitas ASN tetap terjaga.

“WFH itu boleh saja sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kinerja tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelanya,  Rabu (1/4/2026).

Aher menekankan, orientasi utama birokrasi adalah pelayanan publik. Karena itu, skema kerja fleksibel harus dirancang secara matang agar tetap menjamin kecepatan dan kualitas layanan.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Ia mengingatkan, tanpa pengaturan yang tepat, kebijakan WFH berpotensi menurunkan standar pelayanan. “Jangan sampai fleksibilitas kerja justru berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai pentingnya sistem pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan WFH. Mekanisme tersebut diperlukan untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas secara profesional meski tidak bekerja dari kantor.

“Perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas, termasuk indikator kinerja yang terukur. Dengan begitu, WFH tidak menjadi celah untuk menurunkan disiplin,” katanya.

Politisi Fraksi PKS itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan WFH. Evaluasi dinilai penting guna mengukur efektivitas kebijakan sekaligus memperbaiki kekurangan dalam implementasinya.

Modernisasi Birokrasi

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur

Di sisi lain, Aher melihat WFH sebagai peluang untuk mempercepat modernisasi birokrasi. Dengan dukungan teknologi yang memadai, sistem kerja fleksibel dinilai mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

“Kalau dikelola dengan baik, WFH bisa menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi,” ucapnya.

Ia menegaskan, keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan tanggung jawab pelayanan menjadi kunci utama dalam penerapan kebijakan tersebut. “Intinya, fleksibilitas boleh, tapi kinerja harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.