ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian serius setelah ribuan pelanggaran standar layanan ditemukan di dapur penyedia makanan. Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjatuhkan sanksi kepada 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memicu dorongan agar sistem pengawasan diperkuat secara menyeluruh.

Data BGN menunjukkan, dari total pelanggaran tersebut, sebanyak 1.030 unit SPPG harus ditangguhkan operasionalnya. Sementara itu, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1) dan 11 unit lainnya telah mencapai tahap peringatan kedua (SP2). Jika tidak segera melakukan perbaikan, unit-unit tersebut terancam dihentikan permanen.

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menilai kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan program belum berjalan optimal. Ia mendorong BGN untuk segera membentuk lembaga akreditasi khusus guna memastikan standar dapur MBG benar-benar terpenuhi.

“Program ini bukan sekadar distribusi makanan, tetapi investasi bagi kualitas generasi mendatang. Karena itu, sertifikasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus menjamin keamanan dan kelayakan pangan,” jelasnya dalam keterangan tertulis.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Dalam skema yang disiapkan, setiap dapur MBG diwajibkan mengantongi tiga sertifikasi utama, yakni laik higiene dan sanitasi, sertifikat halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Ketiga standar ini dirancang untuk meminimalkan risiko, mulai dari kontaminasi hingga potensi keracunan makanan.

Dorong Penindakan Tegas

Namun demikian, Neng Eem mengingatkan bahwa keberadaan sertifikasi tidak akan efektif tanpa pengawasan ketat di lapangan. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran berat, termasuk pencabutan izin operasional bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

Menurutnya, langkah BGN dalam memberikan sanksi kepada lebih dari seribu SPPG patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan disiplin awal. Meski begitu, ia menilai pendekatan ke depan harus lebih preventif, dengan sistem evaluasi berkala yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Penguatan pengawasan juga dinilai penting untuk memastikan anggaran besar yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan aman, berkualitas, dan bebas dari kasus makanan tidak layak konsumsi.

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur

“Harapannya, tidak ada lagi insiden makanan basi atau keracunan. Sertifikasi harus menjadi jaminan nyata bahwa setiap makanan yang disajikan memenuhi standar tertinggi,” pungkasnya.