ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenag) resmi membuka Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk musim haji 1447 H/2026 M, menandai langkah awal persiapan pelayanan bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Seleksi ini menjadi sorotan karena posisi PHD bukan hanya soal administrasi, melainkan membawa tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menekankan bahwa proses seleksi harus berjalan terbuka, transparan, dan akuntabel, tanpa ada toleransi terhadap intervensi atau praktik titipan.

"Ini adalah amanah negara dan umat. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Disiplin dan integritas menjadi harga mati," tegasnya.

Seleksi PHD dilakukan berdasarkan kuota dari porsi jemaah reguler, sehingga setiap petugas yang terpilih wajib memberikan pelayanan maksimal. "Anda mengambil kursi yang seharusnya untuk jemaah. Maka pelayanan tanpa pamrih adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar," tambah Menhaj.

Proses ini pun akan dipantau secara ketat oleh berbagai pihak, mulai dari Inspektorat Jenderal Kemenag, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga DPR, DPD, media, dan masyarakat luas. Setiap penyimpangan akan dicatat, dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.

Menhaj juga memberikan pesan khusus kepada para calon petugas: ikuti seleksi dengan jujur dan percaya pada kemampuan diri sendiri. "Bertandinglah secara fair. Pengabdian kepada tamu Allah hanya layak diberikan kepada mereka yang bersih, siap, dan tulus. Layani jemaah sebagaimana Anda melayani orang tua sendiri," tegas Menhaj.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 akan berlangsung secara bertahap dengan tes kompetensi, psikotes, dan wawancara, memastikan setiap petugas yang terpilih siap memberikan layanan profesional dan penuh integritas bagi jutaan jemaah haji.