ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah tengah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mengatasi panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia. Salah satu gagasan yang mencuat adalah skema baru yang populer disebut “war tiket haji”, sebuah konsep yang digadang-gadang dapat mempercepat proses keberangkatan jemaah.

Namun, wacana tersebut menuai respons hati-hati dari berbagai pihak. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa ide tersebut belum dapat dinilai sebelum ada kejelasan konsep dan mekanisme pelaksanaannya.

Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang detail mengenai bagaimana sistem “war tiket” itu akan bekerja. Ia menilai, kajian menyeluruh sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Perlu dilihat dulu seperti apa sistemnya. Sampai sekarang belum ada penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Baca juga: BPJPH Wajibkan Sertifikasi Halal Sektor Logistik pada 2026, UMKM Didorong Lebih Kompetitif

Lebih lanjut, Gus Yahya menekankan bahwa pembahasan kebijakan ini tidak bisa dilakukan sepihak. Ia mendorong agar pemerintah melibatkan lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, guna memastikan adanya landasan hukum yang kuat.

Di sisi lain, PBNU sendiri belum melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut. Karena itu, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini memilih untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian.

Selain aspek teknis, Gus Yahya juga menyoroti pentingnya keadilan bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat. Ia mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak boleh merugikan mereka yang sudah masuk dalam daftar antrean.

“Harus dipastikan adil bagi yang sudah menunggu lama. Jangan sampai mereka justru dirugikan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap kebijakan publik, terlebih yang berkaitan dengan ibadah, harus disusun berdasarkan kajian ilmiah dan data yang akurat. Tanpa dasar tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan polemik baru.

Baca juga: WFH Setiap Jumat, Menag Sebut Sebagai Awal Transformasi Budaya Kerja ASN di Era Digital

Haji Tanpa AntreanPanjang

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa berbagai skema memang tengah diformulasikan, termasuk ide “war tiket haji”.

Ia menjelaskan, langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya solusi konkret agar antrean haji tidak semakin panjang.

“Presiden ingin kita mencari cara agar haji bisa lebih cepat tanpa antre panjang. Itu yang sedang kami rumuskan,” jelas Dahnil.

Menurutnya, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendaftar, terutama sejak pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ketersediaan sistem keuangan yang lebih baik mendorong minat masyarakat untuk mendaftar, sehingga daftar tunggu terus bertambah.

Baca juga: Hari Pertama WFH, Kemensos Uji Budaya Kerja Baru Tanpa Ganggu Layanan Publik

Saat ini, jumlah calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta orang. Kondisi ini membuat pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Dahnil menegaskan bahwa wacana “war tiket haji” masih dalam tahap penggodokan. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga hak dan kepastian keberangkatan bagi jemaah yang telah terdaftar.

“Kami tetap memastikan perlindungan bagi jemaah yang sudah masuk daftar tunggu, sambil mencari solusi terbaik untuk ke depan,” pungkasnya.

Jika nantinya wacana ini berkembang menjadi kebijakan resmi, PBNU menyatakan siap terlibat dengan membentuk tim kajian guna memberikan masukan strategis demi terciptanya sistem haji yang lebih adil, transparan, dan efisien.