ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Upaya menjaga ketahanan pangan nasional tak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga memastikan distribusi sarana pertanian berjalan tepat sasaran. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polresta Banyumas, Jumat (13/2/2026), di Aula Rekonfu.

Forum ini merupakan bagian dari program Aktualisasi Kepemimpinan Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026, dengan mengangkat isu strategis: pengawasan kolaboratif untuk mencegah penyalahgunaan pupuk subsidi.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, menekankan pentingnya sistem pengawasan berbasis data, khususnya melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak. Menurutnya, distribusi pupuk harus memenuhi enam prinsip utama: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Tanpa pengawasan lintas sektor yang kuat, celah penyimpangan bisa saja terjadi.

“Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar pupuk subsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar mendukung produktivitas petani,” tegasnya.  

Diskusi berlangsung dinamis ketika perwakilan kelompok tani menyampaikan kendala nyata di lapangan. Mereka mengungkapkan bahwa persoalan bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga keterlambatan distribusi menjelang musim tanam serta potensi penyalahgunaan kartu tani di tingkat kios.

Baca juga: Keluhan Opsen PKB Menguat, Ketua DPRD Banyumas Dorong Kajian Menyeluruh dan Transparan

“Kadang pupuk datang ketika masa tanam sudah berjalan. Ini membuat petani harus mencari alternatif lain yang tentu lebih mahal,” ungkap salah satu perwakilan kelompok tani dalam forum tersebut.

Masukan tersebut menjadi catatan penting dalam penyusunan strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-66, Kompol Harman Rumenegge Sitorus, menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari pengumpulan data untuk penyusunan naskah aktualisasi kepemimpinan. Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi aplikatif dan berdampak langsung bagi petani.

“Kami ingin pengawasan ini tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar terasa manfaatnya oleh petani di lapangan,” jelasnya.

FGD ini menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi bukan sekadar isu distribusi, tetapi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas pangan nasional. Dengan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, distributor, dan petani, diharapkan tata kelola pupuk subsidi di Banyumas semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Baca juga: Jaga Kekhusyukan Ramadan, Polresta Banyumas Tingkatkan Patroli di Jam Rawan

Jika pengawasan berjalan optimal, produktivitas pertanian pun diharapkan meningkat—mendukung kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat daerah hingga nasional