ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) menegaskan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian sekaligus memastikan stabilitas keamanan nasional bebas dari intervensi kepentingan politik praktis.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas dinamika yang berkembang pasca Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kapolri menyampaikan sejumlah argumen strategis terkait efektivitas struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden.
Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang paling ideal untuk menjaga profesionalisme dan independensi institusi kepolisian.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah jaminan tertinggi bagi netralitas institusi. Jika struktur ini diubah, ada risiko besar Polri terjebak dalam kepentingan politik sektoral,” ujar Adhitya dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, efektivitas operasional Polri sangat bergantung pada kejelasan dan kecepatan jalur komando, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan nasional yang bergerak cepat.
Baca juga:
Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban
“Koordinasi langsung dengan Presiden memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, tanpa birokrasi berlapis yang justru bisa melemahkan respons keamanan,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PERISAI SI, Muhammad Nur, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap resmi organisasi yang bersifat instruktif bagi seluruh kader Perisai Syarikat Islam di Indonesia.
“Ini adalah bentuk loyalitas kami terhadap konstitusi. Seluruh kader kami instruksikan untuk mengawal sikap ini, karena kemandirian Polri di bawah Presiden adalah harga mati demi penegakan hukum yang adil dan transparan,” tegas Muhammad Nur.
Makna Pernyataan ‘Lebih Baik Jadi Petani’
PERISAI SI juga menyoroti pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sempat viral, terkait pilihannya untuk “lebih baik menjadi petani” dibandingkan menjabat sebagai Menteri Kepolisian jika struktur Polri diubah.
Baca juga:
Sambut Ramadan 2026, Kemendag Buka Pasar Murah, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon
Adhitya Yusma Perdana menilai pernyataan tersebut sebagai refleksi integritas dan keteguhan prinsip pimpinan Polri dalam menjaga marwah institusi.
“Pernyataan Kapolri itu bukan sekadar guyonan. Itu adalah simbol kerendahan hati dan keteguhan prinsip. Lebih baik menjadi petani daripada harus berada dalam struktur politik yang berpotensi merusak profesionalisme Polri,” ungkapnya.
Adhitya Yusma Perdana menilai pernyataan tersebut sebagai simbol integritas dan keteguhan prinsip pimpinan Polri. Menurutnya, ungkapan tersebut mencerminkan sikap rendah hati sekaligus komitmen untuk menjaga marwah institusi kepolisian agar tetap profesional dan bebas dari kepentingan politik.
Ia memaknai simbol “petani” sebagai bentuk pengabdian dari akar kehidupan rakyat, yang sejalan dengan tugas utama Polri dalam melayani dan melindungi masyarakat di bawah mandat Presiden.
Baca juga:
Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD
Melalui sikap resmi ini, PERISAI SI berharap pemerintah dan DPR RI tetap mempertahankan format organisasi Polri sebagaimana yang berlaku saat ini. Organisasi tersebut mendorong agar perhatian kebijakan lebih difokuskan pada penguatan kinerja Polri Presisi, sehingga institusi kepolisian tetap kokoh, mandiri, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat di bawah kepemimpinan nasional.
