ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Sepanjang awal 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat intensitas bencana yang masih tinggi. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 12 April 2026, tercatat sebanyak 162 kejadian bencana melanda berbagai wilayah, dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen memaparkan kondisi tersebut saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

“Penguatan kami lakukan, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu fokus utama adalah memastikan kesiapan logistik kebencanaan agar distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah juga terus didorong, baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan terpadu.

Baca juga: Pemprov Jateng Perkuat Mitigasi Erupsi Gunung Slamet, Status Waspada dan Radius Bahaya Diperluas

Dalam pertemuan tersebut, Taj Yasin turut menyoroti bencana tanah bergerak yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Ia menilai jenis bencana ini membutuhkan perhatian khusus karena dampaknya langsung mengancam tempat tinggal warga.

Di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, bencana tanah bergerak yang terjadi sejak Februari 2026 telah merusak ratusan rumah serta infrastruktur. Sementara di Kota Semarang, peristiwa serupa terjadi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, dalam rentang Februari hingga April 2026.

“Bencana tanah bergerak ini tidak hanya merusak, tapi juga memaksa warga kehilangan tempat tinggal. Penanganannya harus cepat dan tepat,” tegasnya.

Hunian Warga Terdampak Tanah Bergerak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan pihaknya akan membawa persoalan hunian bagi korban ke pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca juga: Investasi Energi Terbarukan Jateng Tembus Rp7,1 Triliun, Potensi PLTS Capai 13 Gigawatt

“Aspirasi ini akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan BNPB, agar penyelesaian hunian korban bisa segera direalisasikan,” katanya.

Selain isu tanah bergerak, pembahasan juga mencakup langkah mitigasi jangka panjang, seperti rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus untuk mengurangi risiko banjir, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI turut menyalurkan berbagai bantuan untuk Jawa Tengah dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut mencakup dukungan Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun, program sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku usaha mikro kecil senilai Rp21,8 miliar, bantuan dari Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian PPPA sebesar Rp7,95 miliar.

Baca juga: OJK Dorong Perempuan Berintegritas ala Kartini, Soroti Tantangan Gender dan Pentingnya Tata Kelola Bersih