ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Insiden keracunan massal yang menimpa puluhan pelajar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, memicu sorotan tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR RI mendesak adanya langkah tegas, termasuk penutupan permanen dapur penyedia makanan yang terbukti lalai dalam menjaga standar keamanan pangan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut. Ia menilai sanksi sementara berupa penghentian operasional belum cukup untuk menjawab dampak serius yang ditimbulkan.

“Setiap unit layanan yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen dan dicabut izinnya. Ini menyangkut keselamatan publik dan tidak boleh ditoleransi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Peristiwa keracunan terjadi pada Kamis (2/4/2026), ketika sebanyak 72 siswa dari empat sekolah di wilayah Pondok Kelapa mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Sekolah terdampak meliputi SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Para siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, diare, hingga demam dalam waktu singkat setelah menyantap hidangan yang disediakan. Sejumlah korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, meski sebagian telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis awal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan salah satu menu, yakni spageti, sebagai sumber dugaan awal keracunan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menilai kemungkinan penyebab berasal dari makanan yang tidak lagi dalam kondisi segar saat dikonsumsi.

Sebagai respons cepat, BGN telah menghentikan sementara operasional dapur MBG di lokasi kejadian. Namun, menurut Charles, langkah tersebut belum cukup kuat untuk memberikan efek jera maupun menjamin kejadian serupa tidak terulang.

Ia juga mengungkapkan bahwa hasil temuan awal menunjukkan adanya persoalan pada kondisi dapur, termasuk tata letak dan sistem pengolahan limbah yang belum memenuhi standar. Hal ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.

Komisi IX DPR RI pun mendorong agar kebijakan penindakan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan menjadi standar nasional dalam pengawasan seluruh unit layanan gizi. Penutupan permanen, menurutnya, penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus peringatan keras bagi penyelenggara lainnya.

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur

Audit Menyeluruh

Lebih lanjut, DPR meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi makanan dalam program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi ke sekolah. Evaluasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi celah yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Tak hanya itu, Komisi IX juga mendorong keterlibatan lebih aktif Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan lapangan. Penguatan sistem pengawasan preventif dinilai krusial agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat gizi tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

“Peristiwa ini harus menjadi alarm serius. Negara tidak boleh menunggu jatuhnya korban untuk bertindak,” tegas Charles.

Kasus di Pondok Kelapa kini menjadi momentum evaluasi besar bagi pelaksanaan program MBG, sekaligus pengingat bahwa standar keamanan pangan harus ditegakkan tanpa kompromi demi melindungi generasi muda.

Baca juga: BAKN DPR Soroti Kinerja PLN Nusantara Power, Dorong Reformasi Subsidi hingga Percepatan Energi Terbarukan