ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kasus campak dengan menggenjot program imunisasi serta memperluas edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan menyusul munculnya sejumlah kasus yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa daerah.

, menegaskan bahwa penyakit campak memiliki tingkat penularan yang tinggi sehingga membutuhkan respons cepat dan terukur. Ia menilai, penguatan imunisasi menjadi langkah utama untuk menekan penyebaran, sekaligus melindungi masyarakat dari penyakit menular lain.

“Imunisasi harus terus diperkuat karena ini menjadi benteng utama pencegahan, bukan hanya untuk campak tetapi juga penyakit lain seperti TBC,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan data terbaru, kasus campak dengan status KLB tercatat di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Sementara itu, dua daerah lain, Brebes dan Kudus, masih berstatus suspek. Meski mayoritas wilayah dinilai terkendali, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran lebih luas.

Baca juga: Rutin Bergerak, Cara Sederhana Kendalikan Hipertensi Tanpa Obat

Taj Yasin menjelaskan, meningkatnya kasus campak tidak lepas dari terganggunya layanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penurunan cakupan imunisasi di sejumlah wilayah yang kini berpotensi menjadi titik rawan penularan.

Percepat Imunisasi

Sebagai langkah pemulihan, Pemprov Jawa Tengah kini mempercepat pelaksanaan imunisasi di berbagai daerah, sekaligus mengintensifkan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Ini saatnya kita mengejar ketertinggalan. Program imunisasi kembali kita aktifkan secara masif agar perlindungan masyarakat bisa optimal,” tegas Taj Yasin.

Di sisi lain, capaian imunisasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Pada 2025, cakupan vaksinasi measles-rubella (MR) untuk bayi mencapai 106,7 persen, melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah wilayah dengan cakupan rendah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Baca juga: Kapan Penderita Hipertensi Perlu Minum Obat? Ini Penjelasan Lengkapnya

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, Jawa Tengah mampu menjaga tingkat imunisasi meski memiliki jumlah penduduk yang besar.

“Ini capaian yang baik, karena hanya sedikit daerah yang cakupan imunisasinya di bawah 95 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai langkah pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan edukasi publik secara lebih luas dan melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, kampanye imunisasi perlu menggandeng elemen masyarakat seperti tenaga pendidik, orang tua, hingga figur publik agar pesan kesehatan dapat diterima lebih efektif.

“Edukasi harus dilakukan secara kolaboratif, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak harus terlibat agar pemahaman masyarakat semakin baik,” ujarnya.

Baca juga: Darurat TB di Indonesia: Setiap 4 Menit Satu Nyawa Melayang, Pemerintah Gaspol Eliminasi

Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi di sebagian masyarakat yang berpotensi memperbesar risiko penularan. Karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai strategis dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada orang tua maupun anak-anak, guna memastikan perlindungan kesehatan dapat berjalan optimal.