ORBIT-NEWS.COM, KARAWANG — Komisi V DPR RI menyoroti kesiapan infrastruktur dan transportasi menjelang arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah. Jalur Tol Jakarta–Cikampek menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu koridor strategis yang dilalui jutaan pemudik menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengelola arus mudik Lebaran 2026, khususnya pada sektor transportasi darat dan infrastruktur jalan.

“Komisi V DPR RI melakukan pengawasan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, khususnya di jalur-jalur strategis seperti Tol Jakarta–Cikampek yang menjadi salah satu koridor utama pergerakan pemudik,” jelas Andi Iwan.

Menurutnya, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan utama masyarakat saat mudik Lebaran. Karena itu, kesiapan jaringan jalan tol, fasilitas rest area, serta pengaturan lalu lintas perlu dipastikan sejak dini untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan.

Data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan potensi pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang atau sekitar 50,1 persen dari total penduduk Indonesia. Meski jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, potensi kepadatan lalu lintas di jalur utama Pulau Jawa masih diperkirakan tinggi.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Titik Kepadatan

Andi Iwan menjelaskan bahwa ruas Tol Jakarta–Cikampek, termasuk Rest Area KM 57, berpotensi menjadi titik kepadatan karena menjadi lintasan utama pemudik yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

“Walaupun jumlah pemudik secara nasional diproyeksikan sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, potensi kepadatan kendaraan di ruas Tol Jakarta–Cikampek dan Rest Area KM 57 tetap tinggi karena jalur ini menjadi lintasan utama pemudik menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur,” ungkapnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Komisi V DPR RI juga menyoroti kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik menjelang dan setelah Lebaran. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama mudik.

“Kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik menjelang dan setelah Lebaran menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama mudik, sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman,” tambah Andi.

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, operator jalan tol, kepolisian, serta para pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik tahun ini.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan mengenai kesiapan sarana, prasarana, serta pengaturan lalu lintas, sehingga penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2026 dapat berjalan dengan aman, selamat, dan lancar bagi masyarakat,” pungkasnya.