ORBIT-NEWS.COM, CILACAP — Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap setelah Bupati definitif, Syamsul Auliya Rachman, terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan normal di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

Surat Keputusan penunjukan Plt Bupati diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Penyerahan SK tersebut berlangsung di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Cilacap pada Minggu (15/3/2026).

Dalam arahannya kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Ammy menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh kewenangan yang melekat pada jabatan bupati. Ia memastikan dinamika politik dan hukum yang terjadi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai pelaksana tugas Bupati Cilacap, saya akan menjalankan seluruh kewajiban yang melekat pada jabatan bupati dan memastikan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Ammy.

Sebagai langkah awal untuk menjaga stabilitas birokrasi, Ammy menyatakan akan segera menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda). Jabatan tersebut harus segera diisi karena Sekda sebelumnya, Sadmoko, juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK.

Baca juga: Kapolresta Banyumas Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Pengungkapan Tambang Ilegal

“Besok saya akan menetapkan Plt Sekretaris Daerah, karena Sekda merupakan jantung jalannya roda pemerintahan,” ucapnya.

Di tengah situasi ini, Ammy menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK. Ia juga meminta seluruh pihak yang dipanggil penyidik, termasuk puluhan pejabat yang telah diperiksa, untuk bersikap kooperatif.

Selain itu, Ammy mengajak seluruh elemen masyarakat Cilacap untuk tetap menjaga kondusivitas daerah serta mendukung upaya pemerintah dalam melanjutkan pembangunan. Ia berjanji akan melakukan evaluasi internal serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami mohon masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk membuktikan komitmen kami dalam membangun Cilacap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Lakukan Pendampingan

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Sementara itu, Iwanuddin Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Cilacap selama masa transisi kepemimpinan.

Menurutnya, Pemprov akan melakukan asistensi, monitoring, serta evaluasi secara berkala guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama menjelang momentum penting seperti Hari Raya Idulfitri.

“Plt Bupati harus tetap menjalankan seluruh kewenangan pemerintahan, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan masyarakat lainnya. Apalagi dalam waktu dekat masyarakat akan menghadapi momen Lebaran,” kata Iwanuddin.