ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional mulai mencuat setelah muncul pernyataan pemerintah mengenai cadangan operasional BBM yang berkisar 21 hingga 25 hari. Kondisi tersebut mendorong anggota DPR untuk mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang jelas agar tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai informasi mengenai ketahanan stok BBM harus disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi kelangkaan. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merujuk pada kapasitas cadangan operasional yang tersimpan di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tiga minggu.

Menurut Nevi, penyampaian informasi yang tidak lengkap berpotensi memicu kekhawatiran berlebihan di masyarakat. Situasi tersebut bahkan bisa mendorong fenomena panic buying atau pembelian secara berlebihan yang justru memperparah kondisi distribusi.

“Ketika masyarakat mendengar stok BBM hanya sekitar tiga minggu, sebagian langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” jelasnya.

Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian informasi, psikologi massa, hingga kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global yang dapat memengaruhi pasokan energi dunia.

Baca juga: DPR Dorong Strategi Terpadu Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

Ia menambahkan, ketika sebagian masyarakat mulai menimbun BBM, perilaku tersebut sering kali diikuti oleh masyarakat lainnya. Akibatnya, antrean panjang di SPBU tidak terhindarkan dan distribusi BBM di lapangan menjadi terganggu.

Menurut Nevi, kondisi tersebut bisa menciptakan kelangkaan semu atau artificial scarcity, yaitu situasi ketika barang sebenarnya tersedia, namun terlihat langka karena adanya penimbunan atau lonjakan permintaan yang tidak wajar.

Untuk mencegah hal itu terjadi, Nevi meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik yang transparan dan berbasis data. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM dari kilang, depo, hingga SPBU perlu diperketat agar pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Perkuat Ketahanan Energi

Baca juga: Banjir Demak Kembali Telan Korban, Puan Desak Evaluasi Total Mitigasi dan Infrastruktur

Lebih jauh, Nevi menilai polemik mengenai cadangan BBM ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyoroti bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Sebagai perbandingan, Jepang memiliki cadangan energi hingga sekitar 254 hari, sementara Amerika Serikat berkisar 90 hingga 120 hari. Adapun negara-negara di Uni Eropa serta China rata-rata memiliki cadangan energi strategis minimal 90 hari.

Karena itu, Nevi mendorong pemerintah menjadikan pembangunan cadangan energi nasional sebagai agenda jangka panjang, termasuk melalui peningkatan kapasitas tangki penyimpanan dan penguatan sistem cadangan strategis.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” pungkasnya.

Baca juga: DPR Dorong Dapur Bermasalah Ditutup Permanen Usai Kasus Keracunan di Jakarta Timur