ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan seluruh kepala daerah di wilayahnya tidak diperkenankan meninggalkan daerah selama masa libur Lebaran 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya mobilitas selama arus mudik dan balik Idul Fitri.

Penegasan tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama para bupati, wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/3/2026). Ia mengingatkan agar para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing mulai tujuh hari sebelum hingga tujuh hari setelah Lebaran.

“Kepala daerah harus tetap berada di wilayah pada periode H-7 hingga H+7 Lebaran, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Melalui aturan itu, para kepala daerah diminta selalu siaga dan memantau situasi keamanan serta ketertiban di daerah masing-masing.

Menurut Luthfi, kesiapsiagaan pemerintah daerah sangat penting mengingat Jawa Tengah diprediksi akan menjadi tujuan utama para pemudik pada Lebaran tahun ini. Ia menyebut jumlah pemudik yang masuk ke wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 17,3 juta orang.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

“Diprediksi sekitar 17.300.000 pemudik akan masuk dan memenuhi wilayah Jawa Tengah. Karena itu kita harus benar-benar memastikan kesiapan seluruh sektor,” kata dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga membahas berbagai aspek kesiapan menghadapi arus mudik, mulai dari kondisi infrastruktur, ketersediaan bahan pokok, hingga langkah mitigasi di wilayah rawan bencana.

Posko Terpadu

Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di antaranya pembentukan posko terpadu, patroli mobile di titik-titik rawan kemacetan, pemasangan rambu portabel, serta penambahan 10 titik kamera pengawas (CCTV). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program mudik dan balik rantau gratis bagi masyarakat.

Di sektor transportasi, pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum atau ramp check dilakukan di 23 terminal tipe B di Jawa Tengah. Pemerintah juga menyiapkan jalur alternatif untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

Luthfi menambahkan, perbaikan jalan rusak dan berlubang terus dipercepat menjelang puncak arus mudik. Upaya tersebut dilakukan agar perjalanan masyarakat lebih aman dan lancar.

“Perbaikan jalan terus kami kebut. Kita ingin memastikan jalan yang dilalui pemudik dalam kondisi baik sehingga perjalanan mereka aman, nyaman, dan lancar,” jelasnya.