ORBIT-NEWS.COM, BANYUMAS — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa forum perencanaan tersebut harus mampu menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, serta berkelanjutan di Jawa Tengah.

Menurut Setya Ari, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan pemerintah daerah, tetapi menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung. Aspirasi yang muncul dari tingkat desa hingga provinsi dinilai harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ekonomi yang kita bangun harus inklusif, memberi ruang bagi UMKM, masyarakat desa, kelompok rentan, hingga generasi muda untuk terlibat dan berkembang,” tutunya.

Ia menjelaskan, mekanisme Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang—mulai dari desa, kecamatan, hingga tingkat provinsi, merupakan proses penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan pola tersebut, pemerintah dapat memastikan program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, usulan dari desa dan kecamatan harus menjadi fondasi dalam penyusunan RKPD agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Penguatan Ekonomi Daerah

Selain menyoroti proses perencanaan pembangunan, Setya Ari juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi daerah dengan pendekatan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Ia menilai pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dinilai potensial untuk memperkuat ekonomi masyarakat adalah pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Dalam pandangannya, konsep ekonomi syariah memiliki nilai yang selaras dengan prinsip pembangunan inklusif karena menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi.

“Penguatan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap hasil Musrenbang tidak hanya berorientasi pada target pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu membuka peluang usaha baru, memperkuat sektor usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

“Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kita berharap pembangunan di Jawa Tengah benar-benar mampu menciptakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.