ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meningkatkan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jateng yang berada di Timur Tengah, menyusul eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan warga Jateng yang bekerja di luar negeri. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan intensif dan koordinasi langsung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di wilayah terdampak.

Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan bahwa komunikasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia telah berlangsung sejak hari pertama ketegangan muncul. “Kami pantau terus pergerakan warga dan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI. Setiap perubahan situasi di lapangan menjadi perhatian utama kami,” ujarnya usai bertemu Gubernur Luthfi di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, pemerintah telah menyebarkan nomor hotline kepada pekerja migran dan warga Indonesia yang berada di Timur Tengah. Nomor ini dapat dihubungi kapan saja untuk melaporkan kondisi darurat atau mendapatkan bantuan.

“Prinsipnya, negara selalu hadir untuk melindungi warga dalam setiap eskalasi yang terjadi,” tambah Dzulfikar.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Pendataan PMI

Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan terkait apakah ada PMI atau jemaah umrah asal Jateng yang berada di dekat wilayah konflik. Dzulfikar memastikan, berdasarkan laporan sementara, kondisi mereka masih terkendali.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pemantauan ini juga mencakup pekerja migran yang menghadapi persoalan lain, misalnya berangkat tidak sesuai prosedur atau mengalami masalah di negara penempatan. Belum lama ini, Pemprov Jateng membantu memulangkan belasan PMI dari sekitar 50 orang yang bermasalah di luar negeri.

“Kalau situasi mendesak dan perlu pemulangan, kami siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas,” tegas Luthfi.

Baca juga: Rekrutmen Akpol 2026 Dibuka, Polri Tegaskan Tanpa Jalur Khusus dan Diawasi Publik

Upaya pemantauan dan perlindungan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jateng untuk menjaga hak dan keselamatan pekerja migran, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.