ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Komisi V DPR RI meminta pemerintah memastikan seluruh infrastruktur jalan yang akan dilalui pemudik berada dalam kondisi baik jauh sebelum puncak arus mudik berlangsung. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kelancaran perjalanan sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas selama periode mudik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan pihaknya dalam beberapa waktu terakhir menerima berbagai laporan dari daerah terkait kondisi sejumlah ruas jalan yang masih mengalami kerusakan maupun sedang dalam tahap perbaikan. Jalan-jalan tersebut diketahui menjadi jalur yang biasa dilalui masyarakat saat mudik.

Menurut Huda, perbaikan infrastruktur harus dapat diselesaikan lebih awal agar tidak mengganggu mobilitas kendaraan saat arus mudik mulai meningkat.

“Kami berharap pekerjaan perbaikan jalan oleh Kementerian PUPR dapat diselesaikan tepat waktu. Jangan sampai menjelang H-7 atau H-8 Lebaran masih ada proyek perbaikan di jalur mudik,” jelasnya. 

Ia menegaskan, kondisi jalan yang mantap sangat berpengaruh terhadap keselamatan para pemudik. Jalan yang rusak atau belum selesai diperbaiki berpotensi memicu kecelakaan, terutama ketika volume kendaraan meningkat tajam menjelang hari raya.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Tetap hingga Akhir 2026, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Selain memperhatikan infrastruktur, Komisi V DPR juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap moda transportasi yang digunakan masyarakat selama musim mudik. Huda mengingatkan agar kejadian kecelakaan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu tidak kembali terulang.

Saat itu, kecelakaan di jalan tol menimbulkan korban jiwa akibat kendaraan angkutan yang beroperasi tanpa pengawasan memadai serta dipaksa beroperasi berulang kali.

“Hal seperti ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali,” tegasnya.

Untuk memastikan kesiapan mudik berjalan optimal, Komisi V DPR terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kepolisian. Koordinasi tersebut mencakup pengawasan kendaraan, penegakan aturan lalu lintas, hingga kesiapan sarana pendukung perjalanan.

Huda menambahkan, fasilitas pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum perlu diperkuat, khususnya di titik-titik yang selama ini dikenal rawan kecelakaan.

Baca juga: Rekrutmen Akpol 2026 Dibuka, Polri Tegaskan Tanpa Jalur Khusus dan Diawasi Publik

Rest Area

Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan rest area di jalan tol yang kerap menjadi titik kepadatan kendaraan saat arus mudik. Kondisi rest area yang penuh sering membuat pemudik kesulitan beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan dalam keadaan lelah.

“Ketika rest area penuh dan pemudik tidak bisa berhenti, mereka akhirnya tetap melanjutkan perjalanan meskipun sudah lelah. Kondisi ini berisiko meningkatkan potensi kecelakaan,” jelasnya.

Karena itu, Huda menilai pengelolaan rest area perlu dilakukan secara lebih tertib agar dapat menampung kebutuhan pemudik tanpa menimbulkan kemacetan. Rest area, menurutnya, harus benar-benar berfungsi sebagai tempat beristirahat sekaligus tetap menjaga kelancaran arus kendaraan.

Baca juga: Potong Anggaran Perjalanan Dinas Hingga 70%, Kemenag Pastikan Program Keagamaan Tetap Jalan

“Pemudik perlu mendapatkan kesempatan beristirahat yang cukup, tetapi pengaturannya juga harus baik agar kendaraan tidak terlalu lama berhenti dan sirkulasi tetap berjalan lancar,” pungkasnya.