ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Ancaman bencana hidrometeorologi kembali membayangi wilayah Jawa Tengah seiring menguatnya fenomena La Nina lemah pada awal tahun ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi memperkuat strategi mitigasi jangka panjang berbasis kolaborasi lintas sektor dan teknologi.
Menurutnya, peningkatan curah hujan akibat anomali iklim global harus direspons dengan pendekatan yang lebih sistematis.
“Kita harus berpindah dari pola reaktif menjadi preventif. Investasi pada mitigasi jauh lebih murah dan efektif dibanding pemulihan pascabencana,” je;asnya.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), indeks Nino 3.4 tercatat di angka –0,77 yang mengindikasikan La Nina lemah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Tengah, khususnya kawasan pegunungan tengah dan daerah aliran sungai besar seperti Banyumas, Grobogan, dan Demak.
Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal
BMKG juga memperingatkan potensi hujan ekstrem berdurasi singkat namun berdampak signifikan, mengingat pola cuaca yang kian tidak menentu. Situasi tersebut dinilai memerlukan kesiapsiagaan terpadu dari seluruh pemangku kepentingan.
Sejumlah wilayah telah merasakan dampak langsung cuaca ekstrem. Di Grobogan, ribuan keluarga terdampak banjir dan ribuan hektare lahan pertanian terendam. Distribusi logistik sempat terganggu akibat lumpuhnya jalur penghubung utama. Sementara di Demak, puluhan ribu warga terdampak genangan yang merendam permukiman dan lahan produktif. Setya Ari menegaskan, bahwa kerugian akibat bencana tidak hanya bersifat fisik.
“Efeknya merembet ke sektor ekonomi, pendidikan, hingga stabilitas sosial. Ketika petani gagal panen dan aktivitas perdagangan terhenti, dampaknya panjang,” katanya.
Strategi Mitigasi Diperluas
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memperluas sejumlah langkah mitigasi, mulai dari pembangunan tanggul laut terpadu di pesisir utara, normalisasi sungai, hingga rehabilitasi drainase perkotaan. Program rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir juga digencarkan untuk mengurangi risiko abrasi dan rob.
Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak
Di wilayah rawan longsor, pemantauan lereng menggunakan sensor real-time mulai diterapkan dan diintegrasikan dengan sistem pemantauan daring milik BPBD. Pemerintah daerah juga memperketat pengendalian tata ruang di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi.
Selain infrastruktur, penguatan kapasitas masyarakat menjadi fokus utama. Program Desa Tangguh Bencana (Destana) diperluas di berbagai titik rawan dengan pelatihan evakuasi, manajemen logistik, hingga sistem komunikasi darurat berbasis komunitas. Setya Ari menilai kesiapsiagaan warga merupakan garis pertahanan pertama sebelum bantuan tiba.
“Budaya waspada harus dibangun dari tingkat RT. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menekan risiko korban,” ujarnya.
Keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR), perguruan tinggi dalam penyusunan peta risiko berbasis data geospasial, serta pemanfaatan teknologi seperti drone dan pemantauan satelit turut menjadi bagian dari strategi terpadu. Menutup keterangannya, Setya mengimbau masyarakat agar aktif memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD setempat, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air atau mengikuti peringatan dini bisa menyelamatkan banyak orang. Mitigasi adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
