ORBIT-NEWS.COM, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diarahkan menggunakan bahan pangan produksi petani dan peternak Banjarnegara.

Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Seluruh SPPG diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, baik dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan.

“Penegakan SOP ini bukan semata urusan teknis dapur, tetapi langkah preventif agar keselamatan siswa terjamin dan pengelola terhindar dari risiko hukum,” ujar Izak.

Selain aspek keamanan, program MBG juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, memaparkan bahwa dengan 71 SPPG yang telah beroperasi, kebutuhan bahan baku makanan berpotensi menciptakan perputaran uang hingga Rp1,4 miliar per hari atau sekitar Rp34 miliar per bulan.

Banjarnegara dinilai memiliki kapasitas produksi pangan yang sangat memadai. Produksi gabah dan beras mencapai sekitar 176 ribu ton per tahun, kentang 139 ribu ton per tahun, telur ayam 27 ton per hari, serta didukung sektor perikanan yang berkembang sebagai sumber protein hewani.

Baca juga: Lansia di Sruweng Tewas Tersengat Listrik Saat Cari Rumput, Polisi Imbau Warga Waspada Instalasi Berbahaya

“MBG ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang menjaga agar hasil pertanian dan perikanan lokal benar-benar terserap dan memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha daerah,” kata Firman.

Pengelolaan Menu

Dari sisi pengendalian pasar, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara Adi Cahyono PS menekankan pentingnya pengelolaan menu secara terkoordinasi antarsatuan SPPG agar tidak memicu lonjakan harga di pasaran. Pengaturan jadwal menu dan penggunaan komoditas substitusi dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.

Sementara itu, pengawasan program akan diperkuat mulai 2026 melalui audit kepatuhan oleh inspektorat. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG menyampaikan bahwa transparansi harga dan laporan keuangan menjadi perhatian utama, seiring dengan perluasan pengawasan hingga tingkat kecamatan oleh camat dan puskesmas.

Baca juga: Svarga Mina Padi Banyumas, Surga Wisata Edukasi di Kaki Gunung Slamet yang Hidupkan Ekonomi Desa

Melalui penguatan tata kelola dan pemanfaatan potensi lokal, program MBG di Banjarnegara diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendorong kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM secara berkelanjutan.