ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga pangan strategis tetap terkendali selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) akan dijaga secara berimbang sehingga tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga.

“Kebijakan pemerintah sangat jelas. Kita jaga HET dan HPP secara seimbang dari sekarang sampai Ramadhan selesai. Jadi tidak ada alasan harga pangan naik,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman, Kamis (22/1/2026).

Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Rapat ini melibatkan lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan sektor pangan.

Menurut Amran, stabilitas pangan bukan semata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Karena itu, ia meminta seluruh pihak ikut menjaga situasi agar tidak terjadi gejolak harga.

“Tolong kita jaga bersama. Jangan kita ganggu saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Pemerintah, kata Amran, memberi perhatian penuh terhadap komoditas pangan strategis dan vital, yakni beras, gula, daging sapi, bawang merah, telur ayam, ayam ras, dan minyak goreng. Seluruh komoditas tersebut dipastikan berada dalam kondisi aman, baik dari sisi pasokan maupun stok nasional.

“Beras aman, gula aman, daging aman, telur aman, bawang merah aman. Stok kita cukup,” kata Amran menegaskan.

Ia menjelaskan, keputusan menjaga HET dan HPP didasarkan pada kondisi stok nasional yang sangat kuat. Untuk beras, stok nasional saat ini mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada posisi akhir Januari sepanjang sejarah Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Amran menegaskan tidak boleh ada harga beras yang melampaui HET. Bahkan, dengan percepatan panen dan peningkatan produksi, stok beras nasional diperkirakan terus bertambah pada bulan-bulan mendatang.

Selain beras, ketersediaan minyak goreng nasional juga dipastikan sangat aman. Stok minyak goreng yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 700 ribu ton. Untuk komoditas ayam ras, Amran mengakui harga di tingkat peternak justru berada di bawah HPP. Saat ini harga ayam hidup berada di kisaran Rp23 ribu per kilogram, sementara HPP ditetapkan Rp25 ribu per kilogram.

Ia menambahkan, harga ayam diproyeksikan akan membaik seiring meningkatnya permintaan selama bulan Ramadhan.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

“Insya Allah di Ramadhan harga ayam akan naik secara wajar,” imbuhnya.

Patokan HET

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha pangan agar tidak menjual komoditas strategis di atas HET. Ia menegaskan tidak akan ada lagi toleransi.

“Kesimpulan kita jelas, tidak boleh ada pengusaha di seluruh Indonesia yang menjual pangan strategis di atas HET. Kalau ada, Satgas Pangan akan bekerja dan menindak,” tegasnya.

Menurut Amran, imbauan telah disampaikan berulang kali sehingga kini saatnya penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten. Ia memastikan seluruh unsur telah sepakat menjaga stabilitas harga pangan, mulai dari produsen, pedagang, hingga distributor. Amran menekankan, keseimbangan antara HET dan HPP menjadi kunci agar seluruh mata rantai pangan merasakan keadilan.

Baca juga: Sidang Isbat 1447 H Digelar Hari Ini, Pemerintah Tegaskan Mekanisme Ilmiah dan Syar’i Penetapan Awal Ramadan

“HPP harus kita jaga supaya produsen tersenyum. HET kita jaga supaya pedagang bahagia dan konsumen bisa menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang,” pungkasnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penimbunan, spekulasi harga, repacking ilegal, hingga penyelundupan pangan. Menurut Amran, kejahatan pangan merupakan kejahatan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Kalau pangan diganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kemanusiaan. Karena itu kita tidak akan kompromi,” tutupnya.