ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada peningkatan akurasi data penerima manfaat. Langkah ini dinilai krusial agar bantuan gizi benar-benar menjangkau peserta didik di madrasah dan pesantren yang membutuhkan.

Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafi'i, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan nyata di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi penyelarasan data penerima manfaat di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“Program ini sangat penting untuk memastikan peserta didik di madrasah dan pesantren mendapatkan asupan gizi yang layak demi mendukung proses belajar mereka,” katanya.

Untuk mendukung hal itu, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih akurat, terintegrasi, dan selaras dengan kementerian serta lembaga lain.

Menurut Syafi’i, perbaikan sistem data akan berdampak langsung pada efektivitas program. Dengan data yang lebih rapi dan sinkron, intervensi pemerintah bisa dilakukan secara lebih tepat dan terukur.

Baca juga: Kewajiban Sertifikat Halal 2026: Semua Produk Wajib Halal Mulai 17 Oktober, Ini Daftar Kategorinya

Ia juga menyoroti karakteristik unik pendidikan keagamaan, khususnya adanya irisan antara siswa madrasah dan santri pesantren. Banyak siswa yang tidak hanya belajar di madrasah, tetapi juga tinggal di lingkungan pesantren.

“Lebih dari 30 persen siswa madrasah merupakan santri. Karena itu, kami mengusulkan klasifikasi yang lebih sederhana, yakni santri dan non-santri, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penghitungan penerima manfaat,” jelasnya.

Selain itu, Kemenag menekankan pentingnya pendekatan implementasi yang fleksibel. Hal ini terutama dibutuhkan oleh pesantren dengan jumlah santri besar maupun yang memiliki keterbatasan fasilitas.

“Pendekatan yang adaptif akan membantu pelaksanaan program berjalan optimal tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” tegas Syafi’i.

Integrasi Lintas Sektoral

Baca juga: Kloter Perdana Haji 2026 Jateng Resmi Diberangkatkan dari Solo, 34 Ribu Lebih Jemaah Siap ke Tanah Suci

Dari sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program MBG. Tanpa data yang solid, penyaluran bantuan berisiko tidak tepat sasaran.

Ia menambahkan, program MBG difokuskan pada kelompok rentan, termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan pangan dan angka stunting yang tinggi.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia menekankan bahwa data untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bersifat dinamis sehingga membutuhkan pembaruan secara berkala.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyebut pendekatan berbasis data sebagai strategi utama dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

“Dengan data yang kuat, pemerintah bisa memprioritaskan wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga: Hoaks Rekening Kas Masjid Dikelola Pemerintah, Ini Penjelasan Kemenag