ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menegaskan arah pembangunan yang lebih mandiri dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Momentum ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara peringatan di Halaman Pendopo Dipokusumo, Senin (27/4/2026). Upacara dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, kepala OPD, camat, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakannya, Dimas menekankan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab penuh pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal. Meski demikian, arah kebijakan tetap harus selaras dengan program pembangunan nasional.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Curug Bayan Jadi Primadona Wisata Alam, Ini Alasan Wajib Masuk Daftar Liburan

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan perlindungan sosial.

Tak hanya itu, reformasi birokrasi juga menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi sekadar mengejar penyerapan anggaran, melainkan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Birokrasi harus mampu memberikan manfaat konkret, bukan hanya menjalankan rutinitas administratif,” tegasnya.

Digitalisasi layanan publik dan inovasi daerah juga dinilai sebagai kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan responsif. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan publik semakin luas dan mudah.

Kemandirian Fiskal

Baca juga: Stok Pupuk Aman, Petani di Mernek Nikmati Lonjakan Hasil Panen

Di sisi lain, isu kemandirian fiskal menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai membatasi ruang gerak daerah dalam merancang program pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Selain itu, kerja sama antar daerah juga dinilai krusial dalam menghadapi persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, hingga penanggulangan bencana. Pendekatan kolaboratif dianggap lebih efektif dibandingkan penanganan secara terpisah.

Dalam konteks global, pemerintah daerah juga diharapkan mampu berkontribusi aktif terhadap program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga pengelolaan sumber daya air dan pengembangan kewirausahaan guna menciptakan lapangan kerja baru.

Dimas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi demi mendorong kemajuan daerah.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi titik tolak untuk mempercepat pembangunan Purbalingga yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

Baca juga: Dua Kasus Penggelapan Mobil di Banyumas Terkuak, Modus Rental Jadi Sorotan