ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA — Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang dipimpin Bupati Fahmi M Hanif di Pendapa Dipokusumo, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, Pemkab Purbalingga menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.” Tema ini diarahkan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat, tetapi mampu menjangkau seluruh wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Fahmi menegaskan, pembangunan ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan, terutama dalam membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

“Arah pembangunan 2027 harus memberikan dampak nyata, baik dari sisi konektivitas wilayah maupun penguatan ketahanan sosial,” ujarnya.

Baca juga: Kapolresta Banyumas Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Pengungkapan Tambang Ilegal

Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama, khususnya dalam mendukung akses antarwilayah dan konektivitas menuju destinasi wisata. Program peningkatan jalan kabupaten hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan akan terus diperkuat.

Penguatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Di bidang ekonomi, Pemkab menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, pengembangan UMKM, modernisasi pertanian berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan merata. Karena itu, kami dorong penguatan UMKM, transformasi digital, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian,” kata Fahmi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah menyiapkan berbagai program, mulai dari penguatan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga layanan kesehatan yang lebih merata. Program beasiswa vokasi dan pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) turut disiapkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Selain itu, reformasi birokrasi akan terus dilakukan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas aparatur dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, menyampaikan bahwa tren penurunan angka kemiskinan menjadi modal penting dalam perencanaan ke depan. Pada 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,55 persen, turun dari 14,18 persen pada tahun sebelumnya.

“Penurunan ini menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Ke depan, perhatian akan difokuskan pada kelompok rentan agar penurunan kemiskinan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Musrenbang tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, perwakilan pemerintah provinsi, kepala OPD, camat, kepala desa, serta berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha. Forum ini menjadi wadah penyelarasan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.