ORBIT-NEWS.COM, PEKALONGAN – Pasca bupati Pekalongan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan harus tetap berjalan optimal, meski situasi pemerintahan mengalami dinamika. Pernyataan tersebut disampaikan saat Luthfi memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah, Senin (9/3/2026).

“Meski terjadi dinamika di pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Stabilitas pemerintahan dan kecepatan menanggapi aduan publik menjadi kunci agar masyarakat tetap merasakan layanan yang nyata,” ujar Luthfi.

Gubernur menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap aduan masyarakat. Menurut Luthfi, kecepatan respons ini menunjukkan profesionalisme pemerintah daerah dalam menghadapi situasi sulit.

"Setiap persoalan yang disampaikan warga harus segera ditangani. Jangan sampai ada keluhan yang menumpuk dan menimbulkan ketidakpuasan publik,” tegasnya. 

Selain itu, Luthfi meminta koordinasi yang lebih kuat, baik di internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal. “Saya titip kepada Plt Bupati Sukirman. Tidak ada perbedaan perlakuan, profesionalisme harus dijunjung tinggi, dan setiap kebijakan harus jelas dan transparan. Semua pegawai harus bekerja sama demi kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga menjadi sorotan. Gubernur menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik. “Masyarakat harus tetap merasa aman dan pelayanan publik tetap berjalan lancar,” kata Luthfi.

Wakil Bupati Jadi Plt

Sebagai langkah strategis, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati melalui surat gubernur tertanggal 5 Maret 2026. Penugasan ini dilakukan menyusul Bupati Pekalongan yang saat ini menjalani masa tahanan. Gubernur memastikan bahwa semua kebijakan penting, termasuk pengelolaan anggaran, kepegawaian, dan organisasi pemerintahan, tetap berjalan sesuai prosedur.

Luthfi menambahkan, pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pelayanan publik dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

“Yang paling penting adalah warga tetap dilayani dengan baik. Dinamika kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan pelayanan terhambat. Semua pihak harus profesional dan fokus pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak