ORBIT-NEWS.COM, PEKALONGAN - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang jajaran pemerintah daerah. Kali ini, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diamankan dalam operasi yang digelar pada Selasa (3/3/2026). Penindakan ini mengejutkan publik karena Fadia tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai figur publik sekaligus putri pedangdut kondang A. Rafiq.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa OTT ini merupakan bagian dari penyelidikan tertutup terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pekalongan.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya bupati. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi, menambahkan bahwa seluruh proses penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain mengamankan Fadia, KPK juga bergerak cepat untuk mengamankan barang bukti dengan menyegel delapan ruangan strategis di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ruangan yang disegel meliputi kantor Bupati, Sekretaris Daerah, ruang Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Umum, Bagian Perekonomian, Dinperkim LH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Prokompim, serta Satpol PP. Menurut KPK, penyegelan dilakukan untuk menjaga keutuhan dokumen dan bukti penting yang akan menjadi bagian dari penyidikan.

Sejumlah warga Pekalongan dan pejabat daerah mengaku terkejut atas penangkapan ini. Beberapa pejabat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa selama ini Fadia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan publik dan cukup dekat dengan masyarakat. “Ini benar-benar mengejutkan kami. Tidak ada yang menyangka OTT akan menimpa Bupati,” kata salah seorang pejabat.

Baca juga: Kapolresta Banyumas Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Pengungkapan Tambang Ilegal

Hingga saat ini, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap semua pihak yang diamankan, termasuk memeriksa dokumen dan bukti elektronik yang disita dari berbagai ruangan. KPK menegaskan akan menindaklanjuti dugaan korupsi ini dengan tegas sesuai hukum, dan perkembangan kasus ini akan terus diumumkan kepada publik.

Kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah lain tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat Pekalongan menunggu langkah selanjutnya KPK, berharap proses hukum berjalan cepat dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah tetap terjaga.