ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi membantah tegas pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq yang menyebut dirinya sedang bersama gubernur saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Luthfi mengaku justru mengetahui kabar OTT tersebut dari pemberitaan media pada Selasa pagi, 3 Maret 2026.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” tegasnya, Rabu (4/3/2026).

Ahmad Luthfi tidak menampik bahwa Fadia sempat datang ke kediamannya pada Senin malam. Namun, Luthfi menegaskan pertemuan itu bukan berlangsung secara pribadi. Saat itu, hadir pula sejumlah kepala daerah lain, termasuk bupati Tegal dan wakil bupati Purbalingga, dalam agenda pelaporan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang rapat koordinasi di Pemprov Jateng.

Menurut Luthfi, pertemuan berlangsung singkat dan bersifat kedinasan. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Fadia disebut menyampaikan izin tidak dapat menghadiri rapat koordinasi MBG keesokan harinya.

“Setelah buka bersama dengan teman-teman Ansor, para kepala daerah melaporkan progres MBG. Bu Fadia juga menyampaikan izin tidak bisa ikut rakor hari Selasa. Setelah itu masing-masing pulang,” jelasnya.

Baca juga: Kapolresta Banyumas Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Pengungkapan Tambang Ilegal

Rapat koordinasi MBG di Pemprov Jawa Tengah diketahui dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian terkait.

Peringatan Untuk Kepala Daerah

Lebih jauh, Luthfi menilai kasus yang menjerat Fadia harus menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama pencegahan korupsi bersama KPK, termasuk melalui program koordinasi supervisi pencegahan.

“Ini pembelajaran bagi semua kepala daerah dan ASN untuk menjaga pemerintahan tetap bersih dan taat hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pejabat publik untuk menghindari gaya hidup hedon maupun pamer kekayaan. Menurutnya, integritas pimpinan daerah sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

“Kepala daerah harus jadi teladan. Birokrasi harus sehat, bersih, dan sesuai rule of law,” tandas Luthfi.

Secara terpisah, KPK turut meluruskan kabar yang beredar. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan tidak ada informasi bahwa Fadia diamankan bersama Gubernur Jawa Tengah saat OTT berlangsung.

“Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Kami terus berkomunikasi dengan tim di lapangan,” ujar Asep.

Klarifikasi dari gubernur dan KPK tersebut sekaligus membantah spekulasi publik yang berkembang setelah pernyataan awal Fadia usai penangkapan.