ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah terukur untuk memastikan transisi ekonomi nasional berjalan stabil sekaligus agresif dalam mendorong pertumbuhan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, arah pembangunan ekonomi saat ini dirancang dengan fondasi yang saling menguatkan: pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial.
“Strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bisa dilihat dari banyak angle, tapi yang saya terjemahkan dari sisi Soemitronomics ada tiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Kalau ketiganya nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa tercipta,” ucapnya.
Sejak September 2025, pemerintah mulai mengaktifkan kembali mesin pertumbuhan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dipercepat untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Di saat yang sama, likuiditas sistem keuangan diperluas agar penyaluran kredit meningkat dan dunia usaha memiliki ruang ekspansi lebih besar.
“Fiskal kita dorong, moneter kita dorong, private kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir tiga bulan tahun lalu,” kata Purbaya.
Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban
Hasilnya mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 mencapai 5,39 persen, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Capaian ini menjadi sinyal bahwa kebijakan stimulus yang ditempuh mulai berdampak nyata.
Hambatan Dunia Usaha
Selain memperkuat sisi permintaan dan likuiditas, pemerintah juga membenahi sisi struktural melalui pembentukan task force debottlenecking. Satuan tugas ini menjadi kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan hambatan regulasi maupun kendala operasional yang menghambat investasi.
Setiap pekan, laporan yang masuk dibahas dalam sidang khusus untuk segera ditindaklanjuti. Pemerintah menargetkan perbaikan signifikan terhadap berbagai hambatan birokrasi dalam satu tahun ke depan.
“Semua pelaku bisnis bisa mengirim komplain ke sana online. Nanti setiap minggu kita adakan sidang. Dunia bisnis menghargai hal ini dan ke depan saya yakin kalau setahun ini kita jalankan terus setiap minggu debottlenecking itu, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua bottleneck yang ada di dunia bisnis kita,” jelasnya.
Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD
Untuk 2026, pemerintah membidik pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,4 persen sesuai target APBN. Namun, Menkeu menyatakan optimisme untuk mendorong angka tersebut mendekati 6 persen melalui injeksi stimulus tambahan pada awal tahun.
“Triwulan pertama ini kita akan inject semua stimulus yang ada di bank sentral, pemerintah, dan lain-lain untuk belanja habis-habisan memperbaiki iklim investasi supaya kita bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan lumayan oke tahun ini. PDB pada APBN targetnya 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen semaksimal mungkin,” ungkap Purbaya.
Pemerintah memproyeksikan fase ekspansi ini akan berlanjut hingga 2030–2031, dengan fokus pada transformasi struktural dan peningkatan daya saing nasional. Dengan kombinasi kebijakan agresif dan reformasi struktural, pemerintah berharap transisi ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan.
