ORBIT-NEWS.COM, SENTUL — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada pencapaian statistik ekonomi atau status negara berpendapatan tinggi. Menurut Presiden, esensi utama pembangunan adalah kehadiran negara dalam menjamin kualitas hidup rakyat secara nyata dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin (2/2/2026).

Presiden menekankan bahwa konsep negara maju dan modern yang diusung pemerintah bukanlah sekadar meniru standar negara lain, melainkan membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang layak sesuai karakter dan kebutuhan bangsa.

“Kriteria kita adalah negara yang maju dan modern, di mana seluruh rakyat merasakan kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain, tetapi memastikan rakyat kita hidup dengan layak dan bermartabat,” ujar Presiden Prabowo di hadapan ribuan peserta Rakornas.

Menurut Prabowo, kualitas hidup rakyat harus tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar, mulai dari akses terhadap pangan bergizi, jaminan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, hingga penghasilan yang memadai. Seluruh agenda tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas nasional, serta sejumlah program hasil terbaik cepat.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden memberikan perhatian khusus pada Program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga paling rentan untuk memperoleh pendidikan berkualitas melalui sistem sekolah berasrama.

“Anak-anak dari kelompok paling tidak mampu kita sekolahkan di sekolah berasrama dan kita beri pendidikan terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semuanya. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Selain mendidik anak-anak, program ini turut memberdayakan orang tua siswa melalui keterlibatan dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga dampak sosial dan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh keluarga penerima manfaat.

Dalam paparannya, Presiden mengungkapkan bahwa hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Program ini menjangkau wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pengembangan Sekolah Rakyat

Baca juga: Sambut Ramadan 2026, Budi Santoso Buka Pasar Murah Kemendag, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon

Pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2029, sebanyak 500 Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyiapan lokasi, penyediaan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa Rakornas menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di daerah.

Ia menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden.

“Berbagai capaian pada tahun pertama sudah mulai dirasakan publik. Pada 2026, capaian tersebut harus diperkuat melalui kesamaan langkah dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

Rakornas mengusung tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dan akan dilanjutkan dengan tiga sesi pembahasan strategis. Sesi pertama membahas kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal pelaksanaan program strategis Presiden.

Kegiatan ini diikuti oleh 4.011 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, wakil menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan Mabes TNI dan Polri.