ORBIT-NEWS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum yang berlangsung di Aula Bapperida Banyumas, Jumat (30/1/2026), menjadi momentum awal penyelarasan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Forum tersebut dibuka langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono bersama Wakil Bupati Lintarti. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan lintas sektor yang mengikuti secara luring maupun daring.

Kepala Bapperida Banyumas Dedy Nurhasan menjelaskan, forum konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam penyusunan RKPD 2027 sekaligus pintu awal bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, RKPD 2027 tidak sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan tahunan yang memuat arah kebijakan ekonomi, prioritas program, serta skema pendanaan daerah. Dokumen ini juga menjadi penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Banyumas 2025–2029.

“Melalui forum ini, kami menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat,” ujar Dedy.

Ia menambahkan, forum ini bertujuan memberikan gambaran umum rancangan awal RKPD 2027, menjaring aspirasi dari perangkat daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat, sekaligus menyelaraskan kebijakan agar pembangunan bersifat tematik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Dalam rancangan awal tersebut, Pemkab Banyumas mengusung pendekatan money follow program, dengan fokus pada program unggulan yang dirancang secara holistik, integratif, dan berbasis wilayah, tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal daerah.

Partisipasi publik terlihat dari kehadiran berbagai unsur masyarakat, mulai dari instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, hingga penyandang disabilitas. Keterlibatan kelompok inklusif ini diharapkan memperkaya perspektif perencanaan agar lebih komprehensif dan adil.

Seluruh masukan yang diperoleh dalam forum tersebut akan dirangkum sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Banyumas.

Ruang Strategis

Dalam arahannya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan, khususnya pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya fokus, ketepatan sasaran, dan indikator kinerja yang terukur agar pembangunan benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

“Perencanaan pembangunan tidak boleh elitis. Kita ingin masyarakat terlibat sejak awal agar arah pembangunan 2027 benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” tegas Sadewo.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Sadewo memaparkan sejumlah program unggulan lintas sektor. Di bidang pendidikan, Pemkab Banyumas menargetkan pemberian beasiswa bagi 1.000 siswa miskin berprestasi dan 20 mahasiswa miskin berprestasi, pembangunan serta rehabilitasi 80 ruang kelas, penguatan Zona Selamat Sekolah, hingga kebijakan operasional sekolah gratis. Di sektor sosial dan keagamaan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kohesi sosial melalui pemberian insentif bagi 1.700 guru ngaji, dukungan operasional kepada 200 pesantren dan organisasi keagamaan, serta peningkatan insentif bagi lebih dari 12.000 Ketua RT dan RW hingga Rp250 ribu di akhir masa jabatan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Banyumas yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan harus menjadi jalan utama memutus rantai kemiskinan,” kata Sadewo.

Sementara itu, sektor seni dan budaya diarahkan pada penyelenggaraan 23 agenda seni sepanjang 2027 dengan mendorong kemandirian event melalui kolaborasi bersama pihak profesional dan sponsor, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Pada bidang pertanian, fokus kebijakan diarahkan pada regenerasi petani melalui pembentukan sentra petani dan pengusaha muda di setiap kecamatan. Bupati bahkan menginstruksikan camat untuk memfasilitasi lahirnya minimal dua petani muda baru setiap tahun sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat juga dirancang secara terpadu, antara lain melalui perbaikan 1.800 rumah tidak layak huni, pelatihan bagi 200 kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta pemberian makanan tambahan bagi 750 ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis.

Baca juga: Lansia di Sruweng Tewas Tersengat Listrik Saat Cari Rumput, Polisi Imbau Warga Waspada Instalasi Berbahaya

Program prioritas lainnya mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, percepatan swasembada pangan lokal melalui asuransi usaha tani, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, rempah, dan kelapa organik, hingga pembangunan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan memperkuat peran Banyumas sebagai pusat ekspor.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Banyumas menargetkan peningkatan kualitas jalan lintas desa dan kota, pembangunan serta rehabilitasi jembatan, penyediaan air bersih melalui SPAM, pengadaan mobil sedot tinja, pembangunan IPLT tahap II, septic tank individual, serta perlindungan sumber air baku.

Tak kalah penting, Sadewo juga mendorong reformasi birokrasi melalui percepatan layanan publik berbasis digital. Langkah tersebut meliputi pemenuhan akses internet di seluruh kantor desa dan kecamatan, pelatihan bagi 500 aparatur sipil negara, sosialisasi sistem pelaporan online dugaan korupsi di 27 kecamatan, serta pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Banyumas berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pembangunan 2027 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sadewo menegaskan bahwa kunci percepatan pembangunan terletak pada fokus prioritas, eksekusi yang cepat, pengendalian ketat, kepemimpinan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor dengan orientasi pada hasil dan dampak nyata.