ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil peran strategis sebagai Koordinator Bidang Sosial dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penugasan ini menempatkan Kemensos sebagai garda terdepan dalam memastikan pemulihan kehidupan sosial masyarakat berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Kemensos tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga menangani pemulihan sosial psikologis korban, rehabilitasi sarana sosial dan budaya, serta dukungan lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, hingga perlindungan cagar budaya. Penguatan lembaga sosial masyarakat turut menjadi bagian penting dari agenda pemulihan.

Intervensi sosial dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Hingga akhir Desember 2025, Kemensos telah menyalurkan lebih dari 223 ribu paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, serta hampir 21 ribu paket sembako.

Upaya tersebut diperkuat dengan pengoperasian 42 dapur umum yang melayani kebutuhan pangan pengungsi di berbagai titik terdampak. Sebanyak 648 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan untuk mendukung layanan kemanusiaan, dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 110 ribu jiwa.

Selain bantuan logistik, Kemensos menyalurkan santunan kepada 111 korban meninggal dunia dengan nilai total Rp1,665 miliar. Pada sektor rehabilitasi sosial, bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai lebih dari Rp1,54 miliar telah disalurkan berdasarkan asesmen kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut mencakup pemenuhan nutrisi, obat-obatan, perlengkapan pendidikan, layanan kesehatan, dukungan sosial, kebutuhan pribadi, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Memasuki fase pemulihan lanjutan, Kemensos juga menyiapkan program pemberdayaan sosial ekonomi untuk memperkuat kemandirian masyarakat terdampak. Pelaksanaan program ini menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah dan penetapan Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, dengan tetap mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mekanisme Berita Negara Bantuan (BNBA).

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh langkah pemulihan sosial dijalankan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai mandat Keputusan Presiden dan koordinasi lintas kementerian dalam Satgas.

“Sebagai koordinator bidang sosial, kami memastikan pemulihan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mencakup rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi agar masyarakat dapat bangkit secara utuh,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul.

Ia menambahkan, seluruh bantuan sosial disalurkan melalui mekanisme yang akuntabel dan berbasis data yang tervalidasi. Proses penyaluran dilakukan melalui usulan pemerintah daerah, validasi Kementerian Dalam Negeri, serta rujukan data BNPB untuk menjamin ketepatan sasaran.

Menurut Gus Ipul, pemulihan sosial pascabencana memiliki dimensi jangka panjang yang krusial bagi ketahanan masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah membangun kohesi sosial, menjaga keberfungsian masyarakat, dan mendorong kebangkitan sosial ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca juga: Sambut Ramadan 2026, Kemendag Buka Pasar Murah, 75 UMKM Ramaikan Lapangan Pejambon