ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan dan pengembangan pesantren di Indonesia melalui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Struktur baru ini tidak hanya akan memperkuat tata kelola pendidikan pesantren, tetapi juga diposisikan sebagai pendorong utama pengembangan ekonomi umat berbasis ekosistem pesantren.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Setjen Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyebut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai tonggak sejarah penting bagi dunia pendidikan keagamaan. Menurutnya, keberadaan Ditjen ini menandai keseriusan negara dalam menempatkan pesantren sebagai pilar strategis pembangunan nasional.

“Peresmian Ditjen Pesantren akan segera disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar penambahan struktur, tetapi perubahan paradigma dalam memandang peran pesantren,” kata Thobib.

Ia menjelaskan, salah satu mandat utama Ditjen Pesantren adalah mempercepat penguatan ekonomi umat. Pesantren didorong untuk berkembang dari pusat pembelajaran agama menjadi institusi yang mandiri secara ekonomi, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya.

Dalam mendukung agenda tersebut, pemerintah menyiapkan langkah konkret. Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi yang sebagian akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung organisasi kemasyarakatan Islam. Kawasan ini juga direncanakan menjadi pusat pengelolaan program ekonomi umat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat.

Baca juga: ParagonCorp Perluas Akses Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa Lewat Novo Club Batch 4

“Lahan tersebut akan menjadi simpul sinergi antara pemerintah, ormas Islam, dan pesantren. Melalui Lembaga Pengelolaan Dana Umat, pengembangan ekonomi pesantren diharapkan berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Thobib.

Dari sisi kelembagaan, Thobib memastikan bahwa proses administratif pembentukan Ditjen Pesantren telah memasuki tahap akhir. Kemenag saat ini menunggu pengesahan resmi dan arahan lanjutan dari Presiden, termasuk penunjukan Direktur Jenderal Pesantren pertama yang akan memimpin institusi baru tersebut.

Dengan hadirnya Ditjen Pesantren, pemerintah berharap perhatian terhadap puluhan ribu pesantren di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara lebih fokus dan komprehensif. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengangkat peran pesantren sebagai kekuatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.