ORBIT-NEWS.COM, SURAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan langkah awal penyusunan proyeksi pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Surakarta, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan jajaran pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemangku kepentingan terkait. Forum ini difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan pendapatan agar selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penyusunan pendapatan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus berbasis perhitungan yang akurat dan berorientasi pada capaian nyata. Ia menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara berkelanjutan guna memastikan target pembangunan dapat terealisasi.

“Pendapatan daerah harus terus ditingkatkan, tidak bisa berjalan di tempat. Semua harus disusun secara terukur agar target pembangunan dapat tercapai,” kata Luthfi.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Menurutnya, penguatan kemandirian fiskal menjadi kunci, terutama di tengah potensi penurunan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Pemetaan Potensi Ekonomi

Sejumlah strategi pun disiapkan, mulai dari pemetaan potensi ekonomi berbasis wilayah, optimalisasi sistem administrasi pajak kendaraan melalui integrasi layanan Samsat, hingga peningkatan sinergi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pengawasan aset daerah juga diperkuat untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kontribusi terhadap kas daerah.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada sektor retribusi, juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih profesional, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut forum koordinasi ini juga menjadi sarana sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya agar proyeksi pendapatan yang disusun lebih realistis dan tidak membebani struktur APBD di masa mendatang.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

Sementara itu, DPRD Jawa Tengah menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah provinsi dalam merancang postur pendapatan yang lebih kuat. DPRD mendorong adanya inovasi dan terobosan baru guna memperluas basis pendapatan daerah.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, OPD penghasil, serta BUMD dan BLUD menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi yang ada.

“Kami mendukung penuh, asalkan ada langkah konkret dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.