ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA – Penanganan banjir bandang yang menerjang wilayah lereng Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga terus diperkuat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun langsung memberikan pendampingan sekaligus menyalurkan bantuan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi dan pemulihan berjalan cepat.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 23–24 Januari 2026 tersebut berdampak pada sejumlah desa, di antaranya Desa Sangkanayu, Desa Serang, dan Desa Kutabawa. Sebagai respons, BNPB menyerahkan bantuan logistik senilai Rp231 juta yang diterima langsung Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif di Aula Balai Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Minggu (25/1/2026).

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari terpal, paket sembako, selimut, matras, hingga perlengkapan kebersihan. Penyaluran bantuan ini dilakukan seiring dengan penetapan status tanggap darurat oleh Pemkab Purbalingga.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menyampaikan bahwa kehadiran BNPB tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan penanganan darurat di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi.

“Kami ingin memastikan pengungsian, dapur umum, serta distribusi bantuan berjalan baik dan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.

Baca juga: Jalur Semarang–Purwodadi Putus Total, Polisi Terapkan Pengalihan Arus dan Siaga Penuh di Grobogan

Dalam kunjungan tersebut, BNPB bersama jajaran Pemkab Purbalingga meninjau langsung lokasi pengungsian, dapur umum, serta sejumlah titik terdampak banjir bandang. Dari hasil peninjauan, BNPB menilai pengelolaan pengungsian dan dapur umum telah berjalan optimal, dengan lokasi yang aman dan dukungan logistik yang memadai.

BNPB juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan yang terputus akibat terjangan banjir. Aksesibilitas dinilai menjadi kunci utama kelancaran distribusi bantuan, perbaikan jaringan listrik, hingga aktivitas pemulihan ekonomi warga.

“Perlu penambahan alat berat dan pembangunan jembatan darurat yang bisa dilalui kendaraan besar agar proses pemulihan tidak terhambat,” kata Andi.

Selain infrastruktur, ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius. BNPB mendorong perbaikan jaringan perpipaan yang rusak serta membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Dalam aspek pendanaan, BNPB meminta pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT). Jika anggaran daerah tidak mencukupi, BNPB menyatakan siap memberikan dukungan melalui dana siap pakai.

Baca juga: 532 Warga Brebes Terdampak Tanah Gerak, Pemprov Jateng Percepat Relokasi dan Pembangunan Huntara

“Negara hadir dalam kondisi darurat. Jika daerah membutuhkan, BNPB siap membantu,” tegasnya.

Pendataan dan Bantuan

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan secara adil. Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pendataan pengungsi secara menyeluruh, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri.

“Data yang lengkap dan detail menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Purbalingga telah melakukan berbagai langkah cepat pascabencana, mulai dari pembersihan akses jalan dari material lumpur, evakuasi sekitar seribu warga terdampak, pendirian dapur umum, hingga penyediaan layanan kesehatan dan air bersih. Sejumlah jalur yang sempat terisolasi kini mulai dibuka kembali melalui pembangunan jembatan darurat.

Baca juga: Keluhan Opsen PKB Menguat, Ketua DPRD Banyumas Dorong Kajian Menyeluruh dan Transparan

“Semua unsur bergerak bersama. Pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat saling bahu-membahu agar kondisi segera pulih dan warga bisa kembali beraktivitas,” pungkasnya.