ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Semarang, Rabu (1/4/2026).

Dalam arahannya, Luthfi menekankan bahwa birokrasi modern tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan harus mampu hadir memberikan solusi nyata di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh ASN mengedepankan kecepatan, responsivitas, serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika persoalan di lapangan.

“Birokrasi harus menjadi pelayan masyarakat yang setara. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Menurutnya, kompleksitas tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kerja tim dan kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Luthfi mencontohkan penanganan bencana seperti banjir dan longsor yang membutuhkan koordinasi cepat antarinstansi. Dalam situasi tersebut, seluruh perangkat daerah harus bergerak serentak sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar penanganan berjalan efektif.

“Tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi dalam semangat kolaboratif,” tegasnya.

Selain kolaborasi internal, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota juga dinilai krusial. Ia menyebut, keselarasan arah kebijakan akan menentukan keberhasilan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Peningkatan Kualitas SDM

Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

Di sisi tata kelola pemerintahan, ia kembali mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Sistem merit, kata dia, harus menjadi landasan utama dalam promosi dan penempatan jabatan di lingkungan birokrasi.

“Tidak ada praktik titip-menitip. Semua harus berbasis kompetensi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara langsung maupun daring.

Ia menambahkan, forum ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: Banjir Tanggul Jebol di Guntur Demak: Puluhan Rumah Rusak, Warga Butuh Air Bersih dan Perlengkapan Dasar