ORBIT-NEWS.COM, PURBALINGGA — Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih mengkaji rencana penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Kebijakan tersebut belum diputuskan karena dinilai harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin penerapan WFH justru mengganggu efektivitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kajian dilakukan secara matang sebelum kebijakan diambil, termasuk melihat kesiapan infrastruktur, pola kerja, serta jenis layanan yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring.

“WFH masih dalam tahap pertimbangan. Kita tidak bisa serta-merta menyamakan dengan daerah seperti Jakarta, karena karakteristik wilayah dan kebutuhan pelayanan kita berbeda. Yang terpenting, kebijakan ini harus tetap menjamin pelayanan publik berjalan optimal, tidak menurunkan kualitas layanan, dan tetap mudah diakses oleh masyarakat,” jelasnya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran serta produktivitas kerja ASN apabila kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, fleksibilitas kerja memang penting, namun harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang jelas.

“Prinsipnya, jika memang memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan tidak mengganggu pelayanan, tentu akan kita ikuti. Tapi semuanya harus melalui kajian yang komprehensif,” tambahnya.

Baca juga: Kapolresta Banyumas Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Pengungkapan Tambang Ilegal

Tingkatkan Kinerja ASN

Di sisi lain, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN, terutama pasca Hari Raya Idul Fitri. Dalam apel dan silaturahmi ASN tingkat kabupaten di Alun-alun Purbalingga, Selasa (31/3/2026), ia mengajak seluruh aparatur menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan disiplin dalam menjalankan tugas.

“Pelayanan kepada masyarakat harus semakin cepat, tepat, dan ramah. ASN harus mampu menjadi solusi, bukan justru menambah persoalan,” tegas Fahmi.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Lebih lanjut, Fahmi menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga ASN dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, serta menjaga etika, termasuk dalam bermedia sosial.

Sementara itu, terkait pengelolaan anggaran, Pemkab Purbalingga memastikan efisiensi tetap dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain wacana WFH, Pemkab Puralingga juga tengah menyesuaikan kebijakan dengan pemerintah provinsi, termasuk rencana penggunaan sepeda bagi ASN sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus mendorong pola hidup sehat di lingkungan birokrasi.