ORBIT-NEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap. Ia menegaskan bahwa integritas pejabat publik tidak cukup hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Ia mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah di wilayah Jawa Tengah. Menurut Luthfi, dirinya sudah berulang kali mengingatkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Soal integritas ini sudah berkali-kali saya sampaikan dan tekankan,” tegasnya.

Luthfi juga menyinggung bahwa sebelumnya dua kepala daerah di Jawa Tengah telah tersangkut kasus korupsi, yakni bupati Pati dan bupati Pekalongan. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi pelajaran agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Luthfi, sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pencegahan bersama KPK. Salah satunya melalui kerja sama dengan program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) yang memberikan pembekalan kepada kepala daerah dan anggota DPRD mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baca juga: Jalur Rel Bumiayu Pulih Usai 14 Jam Penanganan, Perjalanan Kereta Kembali Normal

Selain itu, saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, para pejabat daerah juga telah diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun tindakan yang melanggar hukum.

Hormati Proses Hukum

Terkait proses hukum yang tengah berjalan, Luthfi menegaskan bahwa pihaknya menghormati langkah yang dilakukan KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia pun mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di daerah. Menurutnya, integritas harus tercermin dari sikap tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tuturnya.

Luthfi menambahkan, penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan harus menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.

Baca juga: Kolaborasi Besar Digencarkan, Jawa Tengah Rancang Penanganan Menyeluruh Banjir Demak

“Clean governance dan good governance harus menjadi napas bagi para bupati, wali kota, dan seluruh ASN,” katanya.

Di sisi lain, ia meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal ini penting mengingat pemerintah daerah saat ini tengah bersiap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.