ORBIT-NEWS.COM, YOGYAKARTA — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), stabilitas pasokan dan harga pangan kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan pentingnya peran BUMN pangan dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), wilayah yang memiliki karakter konsumsi unik dan cenderung meningkat pada periode tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Kamis (12/2/2026). Dalam agenda itu, Komisi IV meninjau langsung kesiapan stok dan sistem distribusi pangan strategis menjelang Ramadan dan rangkaian HBKN lainnya.
Menurut Panggah, DIY bukan sekadar daerah administratif biasa. Statusnya sebagai kota pelajar dan destinasi wisata menyebabkan mobilitas penduduk non-tetap—mahasiswa dan wisatawan—cukup tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada lonjakan permintaan bahan pangan, terutama menjelang momen keagamaan.
“Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu yang sangat sensitif, baik secara ekonomi maupun sosial. Setiap menjelang HBKN, kita menghadapi tantangan klasik berupa peningkatan permintaan, fluktuasi harga, hingga potensi gangguan distribusi,” ujar Panggah.
Baca juga: Jelang Ramadan, DPR Soroti Kesiapan Stok Pangan dan Peran Bulog Kendalikan Harga
Secara nasional, tekanan harga pangan memang masih terasa. Data Januari 2026 mencatat biaya makanan meningkat 1,54 persen secara tahunan. Sementara inflasi umum berada di angka 3,55 persen, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia, namun menunjukkan kontribusi signifikan komoditas pangan terhadap kenaikan harga konsumen.
Komoditas beras menjadi salah satu perhatian utama. Sepanjang 2025, harga beras di sejumlah daerah terus merangkak naik meskipun produksi padi nasional meningkat. Faktor biaya produksi, dinamika harga di tingkat penggilingan, serta mekanisme pasar dinilai turut memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Dalam konteks tersebut, Komisi IV DPR RI meminta BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD memperkuat cadangan pangan, mempercepat distribusi, dan melakukan intervensi pasar apabila diperlukan. Langkah antisipatif dinilai lebih efektif ketimbang kebijakan yang bersifat reaktif saat harga sudah melonjak.
“Pengelolaan pangan menjelang HBKN harus terencana, terukur, dan terkoordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN pangan,” tegasnya.
Langkah Mitigasi
Sementara itu, Pemerintah Daerah DIY memastikan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan. Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Noviar Rohmad, menyebut koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memantau stok dan distribusi harian.
Pemda DIY, kata Noviar, telah mengintensifkan sinergi dengan Bulog, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota. Selain memperkuat cadangan pangan daerah, sejumlah program seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah juga digencarkan guna menjaga daya beli masyarakat.
“Menjelang Ramadan, ketersediaan dan stabilitas pangan strategis menjadi perhatian utama kami. Kami ingin memastikan pasokan aman, stok cukup, dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga dilibatkan aktif untuk mengantisipasi gejolak harga akibat fluktuasi produksi maupun distribusi. Namun demikian, Pemda DIY mengakui tantangan ke depan tidak ringan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan yang dinamis.
Karena itu, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Sinergi ini kami lakukan agar masyarakat DIY dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok,” pungkas Noviar.
Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan tekanan harga pangan nasional yang belum sepenuhnya reda, kesiapan distribusi dan cadangan pangan di DIY menjadi kunci agar momentum keagamaan dapat dijalani masyarakat secara aman dan nyaman.
