ORBIT-NEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan status kewaspadaan menghadapi potensi banjir pada puncak Musim Hujan awal 2026. Pemerintah daerah, penyuluh, hingga petani diminta bergerak lebih awal untuk melindungi lahan pertanian dan menjaga target produksi pangan nasional tetap aman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, langkah antisipasi tidak boleh menunggu bencana datang. Daerah sentra produksi pangan menjadi prioritas utama karena berisiko terdampak curah hujan tinggi dan genangan.

“Kita harus satu langkah lebih maju dari cuaca. Perencanaan tanam, kesiapan alat, hingga pengelolaan air harus disiapkan sejak sekarang,” kata Amran, Jumat (30/1/2026).

Ia meminta pemerintah daerah memastikan luas tanam Musim Tanam I 2026 berjalan sesuai target. Selain itu, kesiapan sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) harus berada dalam kondisi optimal agar produksi tidak terganggu.

“Produksi pangan adalah urat nadi ketahanan nasional. Tidak boleh ada gangguan, apa pun tantangannya,” tegasnya.

Baca juga: Haedar Nashir Ajak Umat Islam Jadikan Ramadan 1447 H Momentum Penguatan Takwa dan Kemajuan Peradaban

Data prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan Januari 2026 masih didominasi musim hujan. Curah hujan kategori menengah meliputi sekitar 76,69 persen wilayah Indonesia, sementara kategori tinggi mencapai 21,43 persen dan sangat tinggi 1,22 persen. Wilayah dengan curah hujan rendah hanya sebagian kecil. Menurut Mentan Amran, kondisi ini meningkatkan risiko genangan dan banjir, terutama di kawasan pertanian dengan sistem drainase yang belum memadai.

Memasuki Februari 2026, pola hujan diprediksi mulai bergeser. Curah hujan menengah masih mendominasi hingga 82,21 persen wilayah, namun area dengan hujan rendah meningkat menjadi 16,25 persen. Di sisi lain, wilayah dengan hujan tinggi dan sangat tinggi menurun cukup signifikan.

“Perubahan ini harus dibaca secara cermat. Jangan sampai petani salah mengambil keputusan karena mengira situasi sudah aman,” kata Mentan Amran.

Ia mengingatkan, wilayah dengan curah hujan menengah hingga tinggi perlu memastikan saluran air berfungsi dengan baik agar tanaman tidak terendam. Sementara daerah yang mulai mengalami penurunan hujan harus mengatur jadwal tanam dan penggunaan air secara efisien.

“Manajemen air menjadi kunci. Tanaman tidak boleh kelebihan air, tapi juga jangan sampai kekurangan,” tambahnya.

Baca juga: Di Tengah Ancaman Iklim, Indonesia Catat Rekor Terendah Kematian DBD

Pemilihan Varietas Tanaman

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menekankan pentingnya langkah teknis di lapangan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem. Salah satunya melalui pemilihan varietas tanaman yang sesuai kondisi wilayah.

“Untuk daerah rawan banjir, kami sarankan menggunakan varietas padi toleran genangan seperti Inpara dan Inpari agar risiko puso bisa ditekan,” ujar Yudi.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian waktu tanam berdasarkan prakiraan cuaca serta normalisasi saluran air dan penampung agar luapan air tidak merusak tanaman.

“Kita ingin air menjadi pendukung produksi, bukan sumber masalah,” katanya.

Baca juga: Sidang Isbat 1447 H Digelar Hari Ini, Pemerintah Tegaskan Mekanisme Ilmiah dan Syar’i Penetapan Awal Ramadan

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menerbitkan surat peringatan dini sejak September 2025. Surat tersebut memuat langkah strategis menghadapi perubahan iklim, mulai dari kesiapan sarana produksi dan alsintan, pengendalian OPT, hingga strategi panen dan distribusi hasil pertanian.

“Kami juga meminta daerah rutin memantau informasi BMKG serta memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT),” jelas Yudi.

Kementan optimistis, langkah antisipatif yang dilakukan secara terpadu dapat menjaga stabilitas produksi pangan nasional sesuai target, termasuk produksi beras sebesar 34,77 juta ton. Di saat yang sama, upaya ini diharapkan mampu melindungi petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim ekstrem.